JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menanggapi rencana kedatangan timnas Israel di Indonesia sebagai salah satu finalis Piala Dunia Sepak Bola U-20 pada 20 Mei-11 Juni 2023.
“Kehadiran timnas Israel dan rombongan pendukungnya adalah hal yang sangat sensitif di masyarakat luas khususnya di Indonesia, karena menyangkut dengan penjajahan zionis Israel terhadap bangsa Palestina yang dalam waktu panjang berlangsung hingga hari ini,” ujar Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3).
Dalam hal ini, MUI juga mengingatkan soal pemerintah dan negara Indonesia yang berkomitmen kuat untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama persoalan penjajahan Palestina belum selesai.
“Ini pernah ditegaskan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri RI dan MUI mendukung sikap tegas ini,” kata dia.
Sudarnoto mengingatkan sikap tegas tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel ini harus dipertahankan Indonesia dan dijaga dengan sepenuh hati selama Negara Yahudi itu masih terus menjajah bangsa Palestina.
Dia menambahkan, jangan ada celah sedikitpun dengan alasan apapun untuk mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945 dan merusak komitmen presiden sehingga membuka ruang bagi Israel untuk masuk ke Indonesia melalui jalur apapun, termasuk jalur piala dunia sepak bola U-20.
Karenanya, MUIÂ mendorong semua lembaga dan pihak tanpa kecuali untuk bersatu padu menjaga amanah Pembukaan UUD 1945, komitmen presiden, dan kehormatan atau muruah Bangsa dan Negara Indonesia dengan sepenuh hati.
“Bangsa Indonesia harus tampil dengan berani dan tegas menolak kehadiran rombongan Israel masuk ke wilayah Indonesia untuk piala dunia sepak bola U-20,” katanya.
Di samping itu, Sudarnoto mengatakan bila timnas Israel dan rombongan pendukungnya tetap hadir dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia, bisa berisiko besar akan menimbulkan kegaduhan bahkan pertentangan di kalangan masyarakat yang justru merusak persatuan Indonesia.
“Jangan sampai terlambat masalah menjadi semakin kusut karena sikap pemerintah yang tidak akomodatif,” tegasnya, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.
