WALAU cuma dijuluki pasukan bela diri (Japan Self Defence Forces – JSDF), kekuatan militer Jepang tidak bisa dianggap sebelah mata dan saat ini menempati rangking ke-enam terkuat di dunia.
Dengan jumlah personil tetap sekitar 247.000 orang, JSDF memang tidak terlalu besar, namun dari sisi peralatan, sangat canggih, karena dipersiapkan untuk menghadapi potensi ancaman dari China dan Korea Utara.
Anggaran belanja negara Matahari Terbit itu juga tidak kecil yakni sekitar 46 milyar dollar AS (Rp668 triliun) atau lebih enam kali lipat dari anggaran militer RI sekitar Rp110 triliun.
Sebagai sekutu AS, selain didukung oleh kemajuan teknologi dan industri di dalam negerinya, Jepang juga dipasok berbagai alutsista canggih dari mitranya itu seperti sistem pertahanan udara rudal Aegis dan Patriot, kapal perusak kelas Arleigh Burke dan pesawat-pesawat tempur F-15 Eagle sampai ke yang tercanggih F-35 Super Lightning II.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam lawatan ke Jepang, Senin (28/5) juga menyatakan dukungannya terhadap rencana modernisasi militer Jepang.
Tidak tanggung-tanggung, dalam pertemuan itu, AS sepakat mengirimkan 150 unit pesawat tempur siluman generasi ke-5 F-35 berharga sekitar Rp1,2 triliun per unit untuk memperkuat angkatan udara Jepang.
Nantinya, pesawat-pesawat yang khusus didisain untuk mampu tinggal landas dan mendarat secara vertical itu akan ditempatkan di atas kapal induk helikopter Izumo dan Kaga AL Jepang setelah direnovasi untuk keperluan tersebut. AL Jepang saat ini juga mengoperasikan 22 unit kapal selam kelas Shoryu buatannya.
Kekuatan militer Jepang pasca takluk dari sekutu pimpinan AS pada Perang Dunia II dibatasi oleh konstitusinya hanya sebagai institusi pertahanan diri di dalam wilayah negara itu, tidak dibenarkan untuk beroperasi di luar Jepang.
Namun sejalan dengan tuntutan terhadap kesertaan Jepang dalam penyelesaian konflik-konflik internasional, Jepang mulai membuka diri, misalnya dengan mengirimkan satuan-satuan non tempur (satuan medis atau sanitasi) misalnya ke Irak pasca Perang Teluk lalu.
Politisi dan elite muda Jepang agaknya mulai melupakan trauma PD II, dan menganggap perlunya kehadiran militer Jepang untuk ambil bagian dalam penyelesaian sengketa global.
