SEPINTAS kata tidak tegas dan tindak tegas itu terdengar mirip. Dan andaikan diberi cat, tindak tegas itu warnanya hitam putih, sementara tidak tegas itu abu-abu. Nah, gara-gara dua kata tersebut, beberapa bulan belakangan negeri kita tercinta menjadi terasa panas kuadrat. Ya panas karena musim kemarau panjang, ya karena terdampak sikap pemimpin kita yang ngambang, sehingga rakyat pun terombang-ambing.
Masyarakat secara umum, tidak suka dengan pemimpin yang tidak tegas, karena menjadikan aturan hukum bisa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebaliknya pemimpin yang bersikap tindak tegas, menyebabkan sekelompok pihak tidak nyaman. Soalnya, dengan sikap pemimpin seperti itu kepentingan dia bisa terganggu bahkan bisa saja menyebabkan dia rugi bandar.
Di sinilah bisa dibuktikan, bila tindak tegas itu warnanya hitam putih. Sekedar contoh soal PKL (Pedagang Kaki Lima) di DKI Jakarta. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
Aturan semacam itu juga sudah berlaku sebelum era reformasi, ketika Satpol PP DKI masih dikenal sebagai Kamtib (Keamanan dan Ketertiban). Karenanya di Jalan MH Thamrin – Jl. Jendral Sudirman tak pernah ada PKL berserakan menggelar dagangan di jalan protokol tersebut. Pejalan kaki pun nyaman melintas di jalan tersebut. Itu dampak aturan yang hitam putih belaka, tidak mengenal kompromi. Yang melanggar langsung diangkut ke kantor Walikota, dan inilah tindak tegas itu.
Tetapi di era Gubernur Anis Baswedan, Jalan Thamrin – Jendral Sudirman dan sejumlah jalan lainnya diizinkan untuk PKL (2019). Alasan Gubernur, pemanfaatan fasilitas publik di Jakarta harus dirasakan oleh semua kalangan, termasuk PKL. Celakanya, Koalisi Pejalan Kaki menyambut baik kebijakan Gubernur Anies Baswedan tersebut. Tapi dengan catatan: hanya trotoar yang lebar atau luas, dan ada zonasi nggak semuanya boleh.
Nah, betul kan? Perda DKI itu mendadak jadi berwarna abu-abu, di mana dampaknya sampai pula ke Pasar Tanah Abang yang warnanya tidak merah lagi. Bagaimana tidak, ketika Jalan Jatibaru ditutup untuk dijadikan arena PKL dan diprotes sana sini, Gubernur Anies pun bergeming. Meski disomasi Ombudsman dan terancam dicopot, Jl. Jatibaru Tanah Abang tetap saja jadi kerajaan PKL. Lagi-lagi, karena Ombudsman tidak tegas, Perda DKI jadi abu-abu.
Soal TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) juga jas bukak iket blangkon, sama jugak sami mawon. Di era Gubernur Jokowi dan Ahok, anggaran TGUPP itu dari dana Operasional Gubernur. Tapi di masa Anies dimasukkan ke APBD dengan jumlahnya puluhan miliar setiap tahun, karena jumlah personalnya sampai lebih dari 70 orang. Tapi Mendagri Tjahyo Kumolo hanya bisa bilang, “Ya sudah…..!” Lagi-lagi ketidak tegasan mendagri aturan TGUPP itu menjadi abu-abu.
Ketika aturan itu baru tingkat gubernuran, dampaknya hanya terasa di wilayah saja. Tapi ketika tidak tegas dan tindak tegas itu terjadi di tingkat nasional, dampaknya terasa di seluruh nusantara. Misalnya politisi yang terlibat korupsi tidak boleh Nyaleg, oleh MK diperbolehkan nyaleg sepanjang sudah bebas dari hukuman selama 5 tahun dan mengakui sebagai bekas koruptor. Ini sama saja MK telah menjadi tukang cat, dari hitam putih menjadi abu-abu. Tidak jelas, MK mengecatnya pakai Metrolit apa cap Kuda Terbang.
Yang sekarang sedang anget-angetnya adalah, Gibran Walikota Solo yang digadang-gadang Prabowo jadi Cawapresnya. Karena Presiden Jokowi selaku ayahnya, dan Gibran tidak tegas, sikapnya menjadi terasa berwarna abu-abu. Presiden Jokowi tidak mengatakan tidak boleh, tetapi hanya mengatakan: serahkan pada masyarakat. Idem dito Gibrannya sendiri, dia tidak mengatakan tegas tidak mau, tapi tunggu hasil pertemuan dengan PDIP.
Nah, gara ketidaktegasan ayah dan anak tersebut, sikapnya menjadi abu-abu. Walhasil timbulah fitnah di sana sini, kinerja presiden selama 9 tahun rusak karena hujan sehari. Yang untung para wartawan bodrex, dia bisa melintir berita dengan imbalan sejumlah uang dari pihak yang diuntungkan oleh berita plintiran tersebut. (Cantrik Metaram)
