PULAU PARI – Warga Pulau Pari pada Selasa (26/11/2019) dihebohkan dengan kedatangan sejumlah polisi, yang hendak “mengamankan” pemasangan plang di RT 02 dan RT 04, yang dilakukan secara diam–diam tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada warga.
Sebelumnya, hampir 5 tahun warga terus menerus berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka dari ancaman klaim pihak lain.
“Polisi menyatakan bahwa ini adalah permintaan resmi PT Bumi Pari Asri dengan nomor surat 021/BPA/XI/2019 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Bantuan Pengamanan yang ditujukan kepada Camat Kepulauan Seribu, Angga Saputra, S.STP, M. AP dan tembusan kepada Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, Kapolres Kepulauan Seribu, Kasatpol PP Kan. Adm Kep. Seribu dan Lurah Pulau Pari,” kata Buyung dari Forum Peduli Pulau Pari, dilansir samuderanesia.id.
Namun, tambahnya, surat yang ditunjukkan oleh perwakilan kelurahan masih dalam bentuk soft file tanpa ada kop surat dan tanda tangan atas nama Buinardy Budiman (Direktur).
Dia mengatakan, plang tersebut juga dinilai fiktif karena tidak tertera siapa pemiliknya, hanya bertuliskan “MOHON DOA RESTU PULAU PARI AKAN SEGERA DIBANGUN. MERUSAK/MENCABUT PLANG INI MELANGGAR: Pasal 406 KUHP Ayat 1 (satu) Dapat Dikenakan Sanksi Pidana (Dua) Tahun, 8 (Delapan) Bulan Penjara.
Warga pun menolak pemasangan plang ini karena dapat diduga pendirian plang ini menjadi salah satu bentuk klaim oleh perusahaan.
“Menjadi titik awal akan dilakukannya kegiatan oleh perusahaan, padahal sertifikat yang dimiliki perusahaan telah dinyatakan maladminitrasi dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman RI,” pungkasnya.
