BERLIN– Partai oposisi Jerman mengkritik rencana pemerintah yang akan membuat kebijakan yang mewajibkan warga untuk menimbun persediaan bahan kebutuhan pokok, makanan, dan air untuk digunakan dalam keadaan darurat nasional.
Dalam hal ini, seperti diansir AFP, Rabu (24/8) yang mengutip laporan koran Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, rencana tersebut akan dibahas dalam waktu dekat.
Pasalnya, tanpa ada persetujuan dari parlemen, rencana tersebut tak akan bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Pemerintah melontarkan rencana tersebut di tengah situasi keamanan Jerman yang siaga penuh setelah negara Bavarian tersebut mengalami serangkaian serangan teroris dan juga penembakan massal yang dilakukan seorang pencari suaka bulan lalu.
Awal bulan ini, otoritas Jerman telah mengumumkan bahwa pihaknya meningkatkan belanja negara untuk keperluan polisi dan aparat kemanan lainnya, serta untuk membentuk unit spesial dalam mengadapi serangan kejahatan siber dan terorisme.
“Warga Jerman akan punya kewajiban untuk mengumpulkan pasokan makanan selama 10 hari,” demikian pernyataan otoritas Kemendagri Jerman terkait proposal baru bertajuk “Konsep Pertahanan Sipil” yang akan diajukan ke DPR pada Rabu ini. Konsep baru soal pertahanan sipil ini dicantumkan dalam dokumen Kementerian Dalam Negeri setebal 69 halaman.
Jika kebijakan itu terealisasi, maka ini akan menjadi hal yang pertama kalinya dilakukan sejak Perang Dingin berakhir.
Tak semua warga Jerman merespons konsep baru pertahanan sipil tersebut dengan positif. Sejumlah warga pun segera menggunakan media sosial untuk pernyataan ironis di bawah tagar ‘Hamsterkaeufe’ (kepanikan belanja).
Kepala parlemen dari sayap kiri Die Linke, Dietmar Bartsch, mengecam langkah itu. “Anda dapat benar-benar mengganggu ketenangan rakyat dengan proposal seperti seruan menimbun kebutuhan pokok ini,” ujarnya dikutip BBC
