PRESTASI pemerintah provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan yang merencanakan penghambur-hamburan uang rakyat melalui APBD sungguh fantastis, hingga agaknya perlu didaftarkan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).
Bayangkan saja isu yang lagi viral di medsos beberapa hari terakhir ini terkait anggaran pembelian zat perekat atau lem Aibon bernilai Rp82,8 milyar yang diajukan dinas pendidikan Jakarta Barat dan Rp124 milyar untuk pengadaan “bolpoin” di dinas pendidikan Jakarta Timur.
Lem Aibon, selain sebagai perekat serbaguna, juga banyak digunakan oleh anak jalanan untuk “ngelem” atau menghirup uap lem yang menimbulkan fenomena mabok akibat kandungan Lysergic Acid Diethylamide (LSD) dan toluene yang bisa membuat efek halusinasi.
Rencana anggaran yang dianggap cukup aneh, tidak masuk akal oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari F-Partai Solidaritas Indonesia (PS) William Aditya Sarana diunggah dalam instagramnya,@willsarana (29/10).
“Kami sudah ikuti rapat Komisi DPRD beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov DKI selalu mengelak,” kata William (30/10).
Lebih ajaib lagi, Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakbar Wilayah I Sudarman mengaku sadar dalam menginput rencana pembelian lem Aibon di RAPBD 2020 itu.
“Itu bukanlah kesalahan. Saya berfikir sederhana saja kenapa anggaran (item) belanja harus dibuat sebanyak-banyaknya, karena nanti juga akan direvisi dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), “ kilahnya enteng.
Logikanya, seorang pejabat, diangkat kan agar kinerja di bawah wewenangnya efektif dan efisien termasuk mengenai penganggaran? Kalau cuma membuat anggaran asal-asalan, siapa saja juga bisa.
Sudarman hanya mengaku ia keliru telah memasukkan rencana pembelian lem Aibon ke dalam data yang disusunnya.Pernyataan “keliru” juga diramaikan oleh medsos. Bagaimana bisa anggaran puluhan milyar rupiah dimasukkan begitu saja tanpa dicek dulu.Dugaan pun semakin santer, memang anggaran tersebut dimasukkan karena ada rencana “busuk” sejak awal.
Anggaran Fantastis
Rencana bujet DKI Jakarta lain yang juga bernilai fantastis a.l. perekrutan influenser untuk mempromosikan ibukota senilai Rp5 milyar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 milyar, pengadaan komputer Rp121 milyar, server Rp66 milyar dan diusulkan anggaran Rp19,8 milyar bagi 73 anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tidak jelas kinerjanya.
Terkait jalur sepeda, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku, anggaran Rp73,7 milyar a.l. akan digunakan untuk memasang rambu lalulintas terbuat dari alumunium komposit (Rp469 juta), marka jalan dari termoplastik (Rp11 milyar) dan yang termahal untuk marka jalan terbuat dari coldplastic (Rp61 milyar).
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat berkilah, yang menjadi viral di medsos adalah anggaran sementara ATK seluruh sekolah di Wilayah I Jakbar dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.
Anggaran itu sudah disisir dan akan direvisi saat pembahasan bersama Komisi E DPRD DKI. “Terkait anggaran lem Aibon, saya sudah coba sisir. Insya Allah tidak muncul lagi,” kilahnya (30/10).
Hal berbeda disampaikan Kasudin Wilayah I Jakarta Barat Agus Ramdani yang mengatakan, anggaran Rp82,8 miliar seharusnya untuk biaya operasional pendidikan (BOP).
Namun menurut dia, karena sekolah-sekolah di Jakbar belum mencantumkan besaran BOP ke dalam RKAS, akhirnya dia menginput data sesuai pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja suku dinas yang dipimpinnya.
“Beli “Bolpoin” Rp124 milyar
Lain lagi alasan Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Ade Narun terkait pembelian “bolpoin” Rp124 milyar, yang menurut dia, rencana anggaran itu dibuat pada pertengahan tahun 2019 . Setiap sekolah mengajukan anggaran ATK seperti pulpen, kertas, tippex dan pensil.
Ade menduga ada kesalahan memasukkan rekening anggaran sehingga anggaran tersebut hanya dimasukkan ke dalam rekening pengadaan “bolpoin”.
“Awalnya anggaran dimasukkan ke rekening ATK, namun rupanya ketika dimasukkan masuk ke kode rekening bolpoin itu,” ucap Ade. Syaefuloh Hidayat juga berjanji akan merevisinya bersama Komisi E DPRD DKI.
Sedangkan rencana anggaran pengadaan 7.313 unit komputer, menurut Syaefuloh, semula ditujukan untuk ujian berbasis komputer, namun, anggaran tersebut akhirnya dicoret demi efisiensi.
Sementara Gubernur Anies Baswedan menuding, kejanggalan penganggaran terjadi karena penginputan yang salah akibat problem pada sistem elektronik yang terjadi sejah era gubernur terdahulu.
Anies berkelit, kesalahan sistem elektronik pada era pendahulunya tidak tampak dalam penginputan anggaran. “Bedanya, mau dipanggungin apa tidak (maksudnya dipublikasikan-red), “ kilahnya.
Mendagri Tito Karnavian mengaku akan bicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait sejumlah anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta yang disorot publik.
“Kita lihat saja nanti. Kan masih ada mekanisme internal di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu,” kata Tito.
Yang lebih parah lagi, alih-alih berterima kasih atas hasil temuan anggota F-PSI William, Anies malah menyindirnya sebagai ajang mencari panggung dari seorang anggota DPRD baru.
Anies Sudah Mengkaji
Sebelum, kejanggalan rencana anggaran itu menjadi viral di medsos, Anies sesumbar, ia sudah mengkaji dan mengritik penyimpangan yang dilakukan bawahannya itu.
“Sebelum dia ngomong, saya sudah duluan, sudah kita bahas dalam rapat internal dan direview. Bedanya, saya tidak manggung” (mencari panggung dengan mempublikasikan isu tersebut-red).
Masih bernada menyindir, Anies mengaku tidak membuka (ke publik- red) anggaran-anggaran janggal tersebut karena ia tidak ingin mencari perhatian publik.
“Orang ngomong itu ada tiga macam, menyelesaikan atau memperumit masalah atau mengakutualisasi diri, “ kata Anies seraya menyebutkan berbeda dengan dirinya yang fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.
Anies selama dua tahun kepemimpinannya di ibukota lebih banyak diwarnai upaya menangkis sorotan tajam publik atas kinerjanya, sehingga dijuluki sebagai gubernur yang piawai “menata kata-kata” ketimbang menata kota.
Sebelumnya ia juga menuai kecaman atas pemborosan yang dilakukan dengan membangun seni instalasi bambu getah-getih senilai Rp550 juta di dekat kilometer Nol ibukota di Bundaran HI yang hanya bertahan beberapa bulan saja.
Puluhan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang dibangun gubernur terdahulu tidak terawat, program unggulan kampanyenya, OK-OC dan rumah DP nol persen juga tidak jelas arahnya, sementara penataan Tanah Abang juga tidak ada kemajuan, bahkan lebih semrawut
Renungan buat parpol dan elite politik lainnya, juga pemilih akar rumput pilgub DKI Jakarta lalu, agar lain kali tidak memilih tokoh hanya berdasar kesamaan kepercayaan atau sosok yang penuh pencitraan.
