PERSIS dua tahun, 1 Februari 2020, rejim junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengudeta pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional Demokratis (LND) yang memenangi Pemilu.
Kota-kota di negeri seribu pagoda itu, Rabu (1/2/’23) bak kota hantu, nyaris tanpa kehidupan karena warganya menggelar aksi diam, tinggal di rumah masing-masing untuk menunjukkan perlawanan mereka pada penguasa.
Ruas jalan menuju Pagoda Shwedagon yang terletak di bekas ibukota, Yangon yang biasanya ramai, tampak lengang, sementara kendaraan umum masih melintas satu-dua walau tanpa penumpang.
Dari mulut ke mulut, warga yang mayoritas pro-demokrasi, merespons ajakan para aktivis untuk berdiam diri di rumah, menutup toko atau menghentikan kegiatan atau usaha mereka, Rabu dari pukul 10.00 pagi sampai pukul 16.00 wakt setempat.
Sebaliknya, sebagai tandingan, diprakasai oleh rezim penguasa, Rabu malam digelar arak-arakan diikuti oleh para “patriot”, pendukung militer, bhiksu dan masyarakat yang pro-pemerintah di sepanjang jalan protokol di Yangon.
Junta beralasan, mereka menggulingkan pemerintah sipil NLD pimpinan Suu Kyi karena dianggap melakukan kecurangan dalam pemilu, sedangkan Suu Kyi yang juga penyandang hadiah Nobel Perdamaian itu sampai hari ini masih dikenakan tahanan rumah atas berbagai tuduhan yang mengada-ada.
Rezim junta sejau aini bergeming terhadap tekanan dan sanksi yang dikenakan Amerika Seerikat dan Barat atas tuduhan berbagai pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, begitu juga pengucilan yang dilakukan ASEAN dianggap angin lalu.
Perpanjang Situasi Darurat
Menilai situasi belum normal, rezim junta memperpanjang masa darurat untuk enam bulan ke depan dan menjadwalkan pemilu tahun ini walau parpol pesertanya dikekang dengan berbagai persyaratan yang sulit dipenuhi.
Parpol lama atau baru diberi waktu 60 hari untuk mendaftarkan diri di Komisi Pemilu bentukan junta militer dan harus memiliki 100-ribu anggota 90 hari setelah pendaftaran, naik dari 1.000 anggota yang dipersyaratkan pada Pemilu sebelumnya.
Dengan persyaratan berat tersebut, hampir dipastikan tak ada parpol yang mampu bersaing dengan Partai Solidaritas dan Pembangunan beranggotakan para mantan jenderal yang dikalahkan NLD dalam Pemilu 2015 dan Nov. 2020.
Di tengah kecaman Int’l dan embargo terutama AS dan Barat dan perlawanan rakyat prodemokrasi yang sudah menewaskan lebih 2.900 orang dan 17.572 aktivis ditahan, junta tetap bergeming .
Dikucilkan, cuma didukung segelintir negara seperti China dan Korea Utara, entah sampai kapan rezim junta Myanmar bakal mampu bertahan? (AFP/AP/Reuters)
