JAKARTA – (KBKNEWS) – 30/10 – PM ISRAEL Benjamin Netanyahu menghadapi ketidakpastian politik setelah blok partai pendukungnya gagal meraih mayoritas kursi dalam pemilu Israel 2026.
Berdasarkan hasil akhir pemilu empat tahunan yang diumumkan Jumat (30/10), koalisi partai sayap kanan dan kanan jauh serta partai agama Yahudi Ortodoks memperoleh 53 dari total 120 kursi di Knesset atau parlemen Israel.
Selain Partai Likud pimpinan Netanyahu yang meraih 27 kursi, blok partai pendukungnya yakni Partai Ultra Yahudi Ortodoks Shas, United Torah Yudaism, Otzma Yahudit dan Religious Zionsm memperoleh 26 kursi.
Meski unggul (total 53 kursi) dibandingkan kubu oposisi dipimpin tokoh sentris mantan Pangalaima IDF Gadi Eisenkot (48 kursi), perolehan koalisi Netanyahu belum memenuhi ambang batas minimal 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin tokoh sentris mantan panglima tentara Isral (IDF) Gadi Eisenkot berhasil mengamankan 48 kursi
90 suara dihitung
Sampai saat ini hampir 90 Persen Suara Pemilu Israel 2026 Dihitung, Â dan Netanyahu unggul di mana Partai Likud pimpinan Netanyahu tetap menjadi partai terbesar di Knesset (parlemen) dengan perolehan 27 kursi.
Hasil tersebut menempatkan dua kelompok partai Arab, yakni Raam dan Joint List, sebagai pihak yang berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan baru.
Kedua kelompok tersebut secara keseluruhan menguasai 19 kursi, berdasarkan hasil yang diumumkan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel.
Dengan tidak adanya blok yang memperoleh mayoritas, negosiasi pembentukan koalisi diperkirakan berlangsung alot selama beberapa pekan.
Situasi ini juga membuka kemungkinan digelarnya pemilu ulang apabila partai-partai politik gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan.
Tudingan campur tangan asing
Di tengah ketidakpastian pembentukan pemerintahan, kubu Netanyahu melontarkan tuduhan adanya campur tangan asing dalam pemilu Israel.
Pada Kamis (29/10), Partai Likud menuding kelompok politik Arab-Israel menerima pendanaan dari luar negeri untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.
Tuduhan tersebut terutama ditujukan kepada partai Raam, yang diduga menerima dana dari Qatar untuk membiayai praktik politik uang.
Qatar merupakan negara kaya energi di kawasan Teluk yang memiliki jalur komunikasi dengan Hamas.
“Skandal ‘Raamgate’ ini merupakan gempa politik. Pemilu Israel telah dicuri!” ujar partai Likud pimpinan Netanyahu pada hari Kamis.
Namun, hingga hasil akhir pemilu diumumkan, para pejabat pemerintah Israel belum menunjukkan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Pemimpin Raam, Mansour Abbas, membantah partainya melakukan pelanggaran dan menyatakan dukungan terhadap penyelidikan.
Sementara itu, aliansi Joint List menuding Netanyahu beserta sekutunya melancarkan kampanye hasutan karena khawatir terhadap meningkatnya pengaruh politik pemilih Arab.
Pemerintah Qatar juga membantah tuduhan pendanaan tersebut dan menyebutnya sebagai sesuatu yang konyol dan berbahaya.
Untuk itu Badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan seusai pemilu.
Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa penyelidikan tidak bertujuan untuk menuduh atau menyalahkan seluruh kelompok masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara demokratis dan sah menurut hukum.
Komite Pemilihan Umum Pusat Israel turut berupaya meredam kekhawatiran mengenai integritas pemungutan suara.
Pelaksana tugas direktur jenderal komisi tersebut, Dean Livne, menegaskan bahwa anggapan adanya masalah pemilu secara meluas adalah tidak berdasar.
Bentuk pemerintahan koalisi pimpinan Netanyahu yang akan memperpanjang kekuasaanya dari 18 tahun sebelumnya untuk empat tahun ke depan, namun yang jelas apa pun bentuknya, tidak banyak mengubah masa depan Palestina. (Reuters/Kompas.com/ns)
