Kopdes Merah Putih Impor 105.000 Pikap India, IKM Otomotif Terancam

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta rencana impor 150.000 unit mobil pikap dari India dihentikan. (Foto: mahindra.id)

Jakarta, KBKNews.id – Rencana impor besar-besaran kendaraan niaga (pikap) dari India untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu kekhawatiran di kalangan industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif dalam negeri.

BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara disebut akan mendatangkan 105.000 unit mobil pikap dan truk ringan dari India. Langkah ini diambil di tengah kondisi pasar otomotif nasional yang masih lesu sepanjang 2025.

Bagi pelaku industri komponen, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan ekosistem otomotif nasional yang saat ini sudah menghadapi penurunan utilisasi produksi.

Rincian Impor: Mahindra dan Tata Motors

Dari total 105.000 unit kendaraan, sebanyak 35.000 unit pikap Scorpio akan dipasok oleh Mahindra. Sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick Up dan 35.000 unit truk Ultra T.7.

Seluruh kendaraan tersebut direncanakan menjadi armada operasional program Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Volume impor itu hampir menyamai total penjualan pikap di pasar domestik sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 107.008 unit secara wholesales. Artinya, dalam satu kebijakan, jumlah kendaraan yang diimpor nyaris setara satu tahun pasar nasional untuk segmen yang sama.

IKM Khawatir Ekosistem Terganggu

Ketua Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif Indonesia (PIKKO), Rosalina Faried menyatakan kekecewaan atas rencana tersebut. Menurutnya, industri dalam negeri saat ini belum sepenuhnya pulih.

Utilisasi produksi kendaraan bermotor nasional masih berada di kisaran 60–70 persen. Dalam kondisi tersebut, tambahan impor kendaraan utuh dinilai berpotensi menekan pabrikan dan rantai pasok.

“Tentunya dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Langkah ini akan menimbulkan disrupsi pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional,” ujar Rosalina, dikutip Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, para pelaku industri memahami kebutuhan kendaraan operasional untuk program desa tersebut bersifat mendesak. Namun, menurutnya, pengadaan tidak seharusnya sepenuhnya mengandalkan produk impor. Hal ini mengingat kapasitas industri otomotif dan komponen domestik dinilai cukup memadai.

“Kami khawatir hal tersebut membuat dampak ekonomi tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif,” tuturnya.

Pasar Otomotif Sedang Melemah

Kekhawatiran industri muncul di tengah tren penurunan penjualan mobil nasional. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan wholesales Januari–Desember 2025 turun 7,2 persen secara tahunan menjadi 803.687 unit.

Penjualan ritel juga menyusut 6,3 persen menjadi 833.692 unit. Angka ini mencerminkan daya beli yang belum sepenuhnya pulih dan tekanan ekonomi yang masih membayangi sektor otomotif.

Dalam situasi tersebut, lonjakan impor kendaraan niaga dalam jumlah besar dikhawatirkan makin menekan ruang produksi dalam negeri dan mempersempit peluang IKM untuk mempertahankan kapasitas usahanya.

Usulan Pembatasan Impor dan Pelibatan Produsen Lokal

PIKKO mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk turun tangan. Pelaku industri mengusulkan agar impor kendaraan dari India tidak memenuhi seluruh kebutuhan program.

Batas maksimal impor diusulkan hanya 50 persen dari total kebutuhan. Sisanya diharapkan dapat dipasok oleh produsen kendaraan bermotor dalam negeri.

Menurut asosiasi, pelibatan industri lokal akan memberikan efek berganda yang lebih luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan pajak, hingga penguatan kemandirian industri nasional.

Anggota PIKKO bersama sejumlah IKM di Tegal disebut telah lama menjadi pemasok komponen bagi pabrikan otomotif domestik. Mereka juga memiliki pengalaman dalam pengadaan kendaraan desa, termasuk program Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes).

Dengan kapasitas dan rekam jejak tersebut, industri komponen dalam negeri merasa siap berkontribusi dalam program Kopdes Merah Putih tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kendaraan impor.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here