JENEWA – Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra’ad al Hussein, mengatakan pemerintah Myanmar tidak peka dalam menghadapi krisis rohingya dan bersifat kontraproduktif.
“Penafikan berkali-kali terhadap klaim terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serius, ditambah dengan kegagalan untuk memberikan akses kepada pemantau independen kami ke daerah-daerah yang terdampak paling buruk di Rakhine utara, sangat menusuk perasaan para korban dan pelepasan kewajiban pemerintah berdasarkan undang-undang internasional tentang hak asasi manusia,” kata Zeid, di Jenewa, Jumat (16/12/2016).
“Jika pihak berwenang tidak punya sesuatu yang disembunyikan, lalu mengapa mereka begitu enggan untuk memberikan akses kepada kami? Karena akses terus menerus ditolak, kami hanya dapat mengkhawatirkan terburuk,” tambahnya.
Sementara itu menanggapi kritikan itu, juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Zaw Htay, mempertanyakan dasar pernyataan Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad al Hussein.
Menurutnya, operasi militer yang dilakukan di Rakhine selama beberapa pekan terakhir sudah jauh berkurang dan tentara tidak masuk ke semua desa yang ditempati warga Rohingya, “Jadi, bagaimana terjadi pemerkosaan, pembunuhan setiap hari?” ujarnya, seperti dilansir BBC.
Mengenai akses ke Negara Bagian Rakhine, Zaw Htay menegaskan pemerintah telah memberikan akses kepada dua tim.
 PBB, Zeid Ra'ad al Hussein, mengatakan pemerintah Myanmar tidak peka dalam menghadapi krisis rohingya){kind=link}