MADIUN – 85 rumah di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terancam longsor karena jurang maupun tebing di dekat rumah mereka rawan amblas ketika hujan deras mengguyur.
‘’Ngeri, kalau hujan (turun pada malam hari) kami nggak bisa tidur,’’ kata Bari (35), salah seorang warga desa setempat, Rabu (18/1/2017).
Ia menuturkan, ketika hujan mengguyur pada Selasa siang hingga malam kemarin, sebagian material dari jurang di depan rumah Bari amblas. Akibatnya, tiang penyangga atap bagian teras mulai menggantung di atas jurang tersebut. Apabila intensitas hujan yang tinggi terus berlangsung, ia memprediksi, rumahnya akan ikut amblas.
‘’Kami mohon agar ini diperhatikan. Kalau bisa dibuatkan talud,’’ ujar Bari kepada Tempo.
Menanggapi permintaan warganya, Kepala Desa Durenan Purnomo, mengatakan pihaknya terus berupaya mengantisipasi jatuhnya korban ketika bencana tanah longsor terjadi. Perangkat desa bersama seluruh pihak terkait intens mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan ketika hujan mengguyur. Adapun tujuannya untuk deteksi dini dalam penyelamatan diri dan keluarga.
Bagi keluarga yang memiliki lahan di titik rawan diharapkan bersedia pindah. Namun, setelah disampaikan kepada warga masih belum membuahkan hasil lantaran terkendala biaya.
‘’Bagi mereka yang rumahnya sudah bagus tentunya sayang dan untuk membangun rumah yang sama membutuhkan biaya banyak,’’ kata Purnomo.
Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun, Desa Durenan merupakan salah salah satu titik rawan tanah longsor. Sejumlah desa lain di lereng Gunung Wilis, yakni Kecamatan Kare, Wungu, Dagangan, dan Dolopo juga memiliki kerawanan yang sama terhadap bencana ini.
‘’Maka kami mendirikan posko di Desa Mendak, Kecamatan Kare yang rawan longsor,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD setempat Edi Hariyanto.
Bencana banjir juga rawan terjadi di wilayah Kecamatan Wungu, Madiun, Sawahan, dan Balerejo. Seiring dengan intensitas hujan yang masih tinggi, Edi menuturkan, pihaknya memperpanjang status waspada bencana yang semula Desember 2016 menjadi akhir Maret 2017. ‘’Sesuai surat dari BMKG dan BPBD Provinsi Jawa Timur,’’ ujarnya, dikutip dari Tempo.co.
