PEMERINTAH Lebanon menerbitkan paket kebijakan termasuk memotong gaji para pejabat menjadi separuhnya, namun rakyat tetap menghendaki agar seluruh anggota kabinet lengser.
Termasuk dalam paket kebijakan baru tersebut a.l. menaikkan pajak perbankan, privatisasi sektor telekomunikasi dan pembenahan sektor perlistrikan.
Pertanyaan yang dilontarkan publik, jika para pemimpin memang prorakyat, kenapa upaya perubahan baru dilakukan sekarang, tidak dari dulu? “Jadi, kenapa kami harus percaya sekarang”, “ tanya seorang pengunjukrasa di Beirut.
Rakyat meminta seluruhnya 30 menteri kabinet Lebanon lengser, digantikan dengan para teknokrat, bukan dari kalangan politisi seperti sekarang ini.
Sedangkan dosen Ilmu Politik Universitas Amerika Lebanon Imad Salamay dengan nada skeptis menyebutkan, sulit bagi rakyat mempercayai pemerintah hanya berdasarkan paparan solusi diatas kertas.
Sekitar 1,5 juta penduduk Beirut, ibukota Lebanon turun ke jalan sejak lima hari lalu akibat tekanan kemiskinan, pengangguran serta praktek korupsi yang dilakukan para pejabat negara.
Sekitar seperempat dari lima juta penduduk Lebanon masih hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan Transparency International menempatkan negara di Timur Tengah itu pada peringkat 138 dari 180 negara dalam list indeks korupsi.
Lebanon dicabik-cabik konflik berdarah antarsekte antara 1975 – 1990, terulang lagi pada 2006 yang juga tidak lepas dari konflik kawasan antara Israel melawan negara-negara Arab terutama Iran dan Suriah.
Pemerintahan Lebanon memberlakukan sistem konfesionalisme berbentuk pembagian kekuasaan secara proporsional antara sekte-sekte yang ada.
Berdasarkan perjanjian tak tertulis antara presiden (dari sekte Maronit) dan PM (Sunni) pada 1943 dan diformalkan dalam UUD 1990 presiden misalnya haruslah seorang Kristen Katolik Maronit, PM Muslim Sunni, Wakil PM Kristen Ortodoks, dan ketua parlemen berasal dari Muslim Syi’ah.
Struktur dan tokoh-tokoh politik di Lebanon praktis tidak berubah dan ini yang dituding publik penyebab suburnya praktek korupsi sehingga jika publik secara politik terbelah di sejumlah konflik, kali ini bersatu padu menentang pemerintah.
Lebanon bisa dijadikan salah satu rujukan dimana konflik membuat derita dan kesengsaraan rakyat, namun dinikmati oleh para elite, sehingga terus dipelihara. (AP/AFP/Reuters/ns)
