DI BALIK cukup tingginya tingkat kepuasan publik terhadap komposisi Kabinet Indonesia Maju (KIM), “PR” dan beban pekerjaan yang harus diselesaikan dalam masa bhakti mereka pada 2019 – 2024 cukup berat.
Sebanyak 63 persen responden puas atas susunan KIM dalam jajak pendapat yang digelar Kompas di sejumlah kota besar 24 dan 25 Okt. lalu, diikuti 521 responden berusia min.17 tahun, sedangkan 17,9 persen menyatakan tidak puas dan 19,1 persen lagi tidak menjawab.
Mayoritas responden (71 persen) menganggap KIM mampu meraih target pembangunan SDM, sedangkan 14 persen menilai tidak mampu, sementara 15 persen responden tidak menjawab.
Bahkan terkait pembagunan infrastruktur, mayoritas atau 77, persen responden percaya akan berhasil dicapai, hanya 10,4 persen yang tidak yakin dan 12,6 persen tidak menjawab.
Pembangunan ratusan KM jalan tol, jalan raya serta jaringan KA, puluhan pelabuhan, bandara, waduk dan moda transportasi seperti LRT dan MRT di ibukota dan kota-kota lainnya agaknya dinilai publik sebagai legacy sukses pemerintah Presiden Jokowi Jilid I (2014 – 2019).
Namun mengenai penyederhanaan dan pemangkasan regulasi, responden yang optimistis menurun jumlahnya walau masih di atas separuhnya (55 persen), sedangkan 18,6 persen tidak yakin dan 26,3 persen tidak menjawab.
Walau ide yang bagus, termasuk wacana penerbitan “omni law” atau pembuatan satu UU atau peraturan yang menyatukan berbagai UU yang sudah ada, sebagian responden agaknya merasa ragu KIM mampu melakukannya, terutama terhadap peraturan di daerah-daerah yang dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Jumlah responden yang yakin KIM mampu menyederhanakan birokrasi mencapai 64,5 persen, 16,9 persen tidak yakin dan 18,6 persen tidak menjawab, sementara terkait transformasi ekonomi, sebanyak 60,3 persen yakin KIM mampu melakukannya, 22,6 persen tidak yakin dan 17,1 persen tidak menjawab.
Penyederhanaan Birokrasi
Terkait rencana penyederhanaan birokrasi yang dijanjikan Jokowi a.l. dengan memangkas eselonisasi dari empat jenjang (eselon I sampai IV) menjadi dua (eselon I dan II), sebagian responden masih ragu karena diduga bakal ditentang oleh birokrat dan elite yang menikmatinya.
Mengenai transformasi ekonomi, selain sulitnya memangkas regulasi yang dinikmati golongan tertentu, situasi ekonomi dunia misalnya perang dagang antara AS dan China, resesi ekonomi global juga bisa menghadang target-target yang hendak diraih.
Sementara Menhan Prabowo Subianto dipilih 23,4 persen responden sebagai menteri yang paling populer, disusul Mendikbud Nadiem Makarim (11,2 persen), Menkeu Sri Mulyani (9,5 persen), Menko Polhukam Mahfud MD (6,1 persen) dan Mendagri Tito Karnavian (5,2 persen).
Prabowo yang semula seteru Jokowi dalam Pilpres lalu tentu akan diuji kepaduannya sebagai mitra koalisi dan juga bawahan Jokowi dalam KIM, sedangkan Sri Mulyani ditunggu gebrakannya melawan siluman-siluman anggaran.
Mahfud MD ditunggu gebrakanya menghadapi kasus-kasus anarki seperti terjadi di Papua, terorisme, radikalisme dan juga sentimen antarumat beragama yang sering dipolitisasi oleh kelompok tertentu terutama menjelang pilkada atau pemilu.
Tugas Tito amat berat membenahi manajemen pemda yang selama ini terkesan tanpa pengawasan sehingga muncul berbagai penyimpangan, seperti anggaran asal-asalan, terkesan dihambur-hamburkan kepala daerah atau munculnya desa fiktif demi mendapatkan Dana Desa.
Bayangkan saja, anggaran DKI Jakarta, ibukota dan juga pusat pemerintahan bisa dibuat asal-asalan atau serampangan pembelian lem Aibon sekitar Rp126 milyar, alat tulis lebih Rp200 milyar atau pasir Rp52 milyar dan pembelian lainnya yang angkanya tidak masuk akal sehat.
Begitu pula dengan pengawasan APBD atau Dana Otsus lebih seratus triliun rupiah yang digelontorkan ke wilayah Papua (dan Papua Barat) sejak 2002 lalu, juga APBD di wilayah-wilayah tertingggal, terdepan dan terluar (3T) lainnya? Ini tugas berat Mendagri tentunya untuk membenahi.
Tugas berat menghadang. Selamat Kerja segenap anggota KIM. Rakyat menanti hasilnya!
