MASIH ingat musibah jatuhnya pesawat Boeing B737 MAX 8 nomor penerbangan JT610 Lion Air bersama 189 awak dan penumpangnya di atas lepas pantai Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober 2018?
Salah satu penyebabnya, menurut hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Penerbangan (KNKT), adanya kekeliruan kalibrasi alat sensor “angle of attack (AOA) ” sehingga pilot kesulitan mengendalikan pesawat.
Sensor AOA mengatur sudut permukaan sayap terhadap besaran aliran udara yang dibutuhkan agar hidung pesawat mendongak ke atas saat tinggal landas, horizontal saat terbang normal dan condong ke bawah untuk menurunkan ketinggian
Hidung pesawat nahas itu menghunjam ke bumi (nosedive) saat keseimbangan terganggu karena pilot salah membaca indikator yang dimunculkan layar sensor AOA.
Apa hubungannya dengan situasi politik akhir-akhir ini? Tidak ada, cuma intinya, keseimbangan atau equilibrium amat penting, agar pesawat tetap terbang, sedangkan di panggung politik, agar dinamika tetap terukur dan terkendali.
“Keseimbangan yang terganggu bisa membuat pesawat “stall” atau terhempas, sementara di ranah politik, bisa menghantarkan bangsa dan negara ke tubir jurang, tercabik-cabik atau runtuh.
Suhu politik memanas di tengah pandemi Covid-19 akibat polemik, keterbelahan antarelite, politisi dan publik sejak rencana sampai kepulangan Imam FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Tanah Suci.
Akses jalan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta Int’l Cengkareng macet total (10/11) akibat digeruduk ratusan ribu massa HRS, padahal selain melanggar protokol kesehatan Covid-19 kerumunan di obyek vital dan gerbang RI itu, jelas merusak citra negara.
Gamang, Tak Bernyali atau Memihak?
Negara tampak gamang melarang helat HRS dan massanya pada Maulid Nabi Muhammad di masjid Tebet, Jaksel dan Petamburan, Jakpus (13 dan 14/11), peletakan batu pertama proyek masjid di Megamendung, (13/11) dan acara pernikahan puterinya di Petamburan (14/11).
Alih-alih melarang aktivitas yang melanggar protokol Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah sowan ke kediaman HRS dan Wagub Ahmad Riza Patria ikut memberi sambutan di Tebet.
Pemprov DKI Jakarta memang mengenakan denda Rp50-juta atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi, tapi tak ada artinya dibanding biaya penanganan satu pasien Covid-19 yang sampai ratusan juta rupiah.
Kesan “tebang pilih” juga dialamatkan pada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang seolah-olah membiarkan pelanggaran protokol kesehatan, tidak memberikan teguran, malah menyumbang 20.000 lembar masker dan sanitizer.
Sosok HRS dan massanya dianggap sukses memainkan isu agama untuk mengantarkan kontestan yang dibantuya pada pilkada DKI Jakarta 2017 walau kemudian gagal pada Pilpres 2019 dan agaknya ada lagi yang “memesan” pola semacam itu untuk Pilpres 2024.
Tidak hanya agama, isu kebangkitan PKI dan komunis yang sudah lama mati di negeri ini dan juga ditinggalkan di negeri asalnya, diungkit-ungkit lagi oleh kelompok yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
Barisan sakit hati, petualang politik, koruptor dan anasir Orba yang merasa kepentingannya terusik menyatu, menjadikan Jokowi musuh bersama, dan dalam konspirasi ini, diperlukan jasa “layanan” HRS beserta massanya yang berani tampil frontal.
Sebaliknya, sosok Jokowi yang sederhana dan “njawani”, lebih memilih kerja, kerja, kerja ketimbang merespons caci-maki terhadap diri dan pemerintahannya, membuat HRS dan massanya makin nekat, jumawa dan anggap enteng.
Publik yang “silent mayority” hanya bisa menahan rasa geram menyaksikan Jokowi bagai tak berdaya, bergeming dan tak bereaksi, militer dan polisi juga “tidak bunyi”, sebaliknya, HRS dan massanya makin menjadi-jadi.
Negara Hadir
Pada saat ekuilibrium politik mulai terganggu, baru muncul Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di depan publik didampingi panglima Kostrad dan para komandan Komando Satuan Utama ketiga matra TNI menyatakan sikap.
“Tidak satu pun musuh dibiarkan dan TNI akan berada di depan melawan kelompok yang ingin mencabik-cabik dan memecah belah NKRI, “ ujarnya dan mengingatkan, ada kelompok berselimut berbagai identitas yang berupaya merusak kesatuan dan persatuan.
Bak gayung bersambut, Kapolri Idham Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat seta dua kapolres yang dianggap membiarkan helat HRS dan massanya melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Masyarakat luas yang semula cuma menahan kegeraman, mulai merasakan kehadiran negara setelah panglima TNI mengeluarkan pernyataan, diikuti dukungan dan tindakan jajaran pemerintah lainnya.
Pembelajaran dari Fenomena HRS
Mungkin Presiden Jokowi tidak surut nyalinya menghadapi HRS dan massanya, tetapi menggunakan taktik menangkap ikan besar. “Ulur dulu tali pancing, baru tarik setelah ikan kehabisan tenaga”.
Pengail ikan, umumnya sukses mengenakan pola semacam itu, walau ada kalanya juga bisa gagal, jika tali kail yang diulur putus saat ditarik atau malah membuat perahu yang dinaiki pengail karam.
Dibiarkan menggelar acara dengan kerumunan diisi orasi penuh caci-maki, insinuasi, narasi SARA dan kebencian pada pemerintah dan siapa pun yang dianggap musuh, membuat HRS dan massanya merasa kebal hukum dan makin “PD”, seolah-olah merasa bisa berbuat apa saja.
Mobilisasi pun terus dilakukan HRS, seperti rencana reuni kesekian kalinya PA 212 (untung tidak diberi izin oleh polisi), juga safari ke berbagai provinsi. Apalagi alasannya, jika tak bertujuan menggalang kekuatan?
Equilibrium rawan terdistorsi di tengah literasi politik masyarakat yang rendah, mudah terprovokasi, diakali dan tersulut emosinya dan juga akibat sikap pragmatis sebagian elite dan politisi yang enteng langkah, berubah mengikuti “arah angin”.
Kebebasan di era now agaknya membuat pemerintah gamang. Untuk mencopot kepala daerah yang sering “mbalelo” terhadap kebijakan pusat, bahkan sekedar mencabut baliho foto HRS di ibukota yang dipasang tanpa izin, muncul polemik berkepanjangan.
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebutkan, kepala daerah yang melanggar aturan bisa dipecat, memicu kritikan dan pro kontra, begitu pula tindakan aparat TNI menurunkan baliho potret HRS dan ajakannya melakukan revolusi ahlak.
Pro-kontra dan Ragam Kepentingan
Pakar hukum, aktivis HAM dan politisi tampil dengan dalil-dalil dan argumentasi sesuai kepakaran mereka, walau kadang-kadang terselip juga subyektivitas dan keberpihakan masing-masing.
Mereka berargumentasi dengan sengit bisa tidaknya, kepala daerah diberhentikan, bagaimana prosesnya, begitu pula apakah aparat TNI bisa menurunkan baliho.
“Apa dasar hukumnya Pangdam Jaya memerintahkan anggotanya membongkar baliho, itu kan cukup urusan Satpol PP, “ seru pakar hukum atau aktivis HAM yang menentangnya, sebaliknya yang setuju juga menggunakan rujukan berbagai pasal undang-undang.
Ada yang berfikiran jernih, menjaga azas “cover both side”, tapi banyak juga yang ngeyel, nyinyir, asal bunyi dan partisan sesuai arahan pemesan, menjungkirbalikkan fakta dan logika, yang penting berani tampil beda atau muncul sekedar “bergenit-genit” menunjukkan eksistensi.
“Saya yang memerintahkan penurunan baliho, “ ujar Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman. Sikap tegas, berani “pasang badan” pangdam ternyata diapresiasi publik, tercermin dari deretan karangan bunga yang dikirimkan di depan Mako Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur.
Tidak gampang memang, di era now bagi pemerintah untuk mengambil keputusan karena bakal dikritisi dan diserang dari kanan-kiri, padahal sikap tegas dibutuhkan untuk menghindari agar situasi tak berubah menjadi lepas kendali dan berujung anarki.
Bayangkan, jika elit dan politisi pragmatis atau tepatnya kaum “kutu loncat” bergabung dengan massa yang emosinya tersulut oleh kelompok tertentu, membuuat bandul equilibrium bergerak liar sehingga stabilitas politik terusik, lalu mengalami “stall”.
Fenomena HRS hendaknya menjadi pembelajaran. Sikap “diam adalah emas” tidak selalu pas, karena malah bisa menumpuk persoalan yang riskan jika sampai membuat keseimbangan politik berantakan.
Respons tegas tanpa ragu, sepanjang dilakukan dengan tulus dan lurus demi kemaslahatan rakyat harus segera diambil pemerintah sejak awal munculnya persoalan.
Persatuan dan Kesatuan bukan barang mainan. Jangan sampai terlambat, apalagi terlanjur dan kebablasan !
