GARA-gara memposting konten menjurus rasisme di FB terhadap mantan Komisioner Komisi HAM Natalius Pigai, Ketua Relawan Pro-Jokowi-Amin Ma’ruf Ambroncius Nababan ditersangkakan dan dan ditahan polisi
Kasusnya bermula akibat kekesalan Nababan atas polah Pigai yang menurut dia terus menyerang kebijakan pemerintah tanpa dasar khususnya terhadap Presiden Jokowi termasuk pengadaan vaksin Covid-19.
Dipostingan FB-nya, Nababan selain melontarkan narasi sindiran terhadap pernyataan Pigai, juga mengunggah foto Pigai bersanding dengan gorila yang menurut dia cuma mengambil dari sumber medsos lain.
Nababan sudah meminta maaf pada rakyat Papua, asal suku Pigai dan kepada Pigai sendiri, namun polisi tetap mempersangkakan Nababan karena tuduhan penyebaran konten rasisme dan menahannya selama 20 hari sejak 27 Januari di Rumah Tahahan Negara Barskrim Polri.
Pigai sendiri saat diwawancarai awak TV menyebutkan dia tidak ikut melapokan postingan mengarah rasisme pada dirinya. “Saya tidak ingin waktu saya habis mengurusi hal-hal semacam itu, karena tugas saya adalah berujuang menegakkan dan membela HAM, ” ujarnya.
Selain melanggar HAM jika terbukti, apa yang dilakukan Nababan itu tentu sangat merugikan pemerintah, apalagi yang saat ini berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI terutama di wilayah Papua yang diwarnai aksi-aksi kelompok kriminal bersenjata yang terus berupaya mempengaruhi warga di sana melepaskan diri dari Indonesia.
Kasus rasisme dan toleransi di negeri ini sebenarnya bagaikan fenomena gunung es yang cuma tampak di permukaan, baik di tengah kehidupan sehari-hari, mencuat menjadi konflik antaretnis atau muncul saat helat besar kegiatan politik seperti Pilkada atau Pilpres lalu.
Di ranah publik, aksi-aksi rasis atau intoleransi sudah terbiasa, mulai dari lingkup bocah. Kerap terjadi, seorang anak yang berbuat curang, kebodohan atau tidak menyenangkan di kelompoknya diolok-olok asal sukunya. “Misalnya: dasar Jawa, Batak, Ambon, Papua etc.”
Tidak hanya di lingkup anak-anak, di lingkungan keluarga, ketetanggaan atau kantor, acap kali orang mendengar guncingan ketidaksukaan pada seseorang, apa pun persoalannya dengan menstigmatisasi buruk kelompok etnis atau asal-usulnya.
“Kalau dia sih, nggak usah dibahas, memang orang asal suku A, B atau C tabiatnya begitu, “ .
Di tingkat konflik, kerusuhan Ambon dan Halmahera pada 2011 yang menyeret-nyeret pertentangan agama bermula dari adu mulut antar kernet angkot di kota Ambon yang melebar karena didukung rekan-rekan sekeyakinan masing-masing.
Banyak juga konflik-konflik lain yang bermula dari persoalan-persoalan sepele pada level perorangan, namun kemudian dikapitalisasi dengan mengatasnamakan agama atau etnis tertentu yang berujung aksi rasialis.
Isu rasisme yang paling menonjol dan menjadi viral di medsos sepanjang hari terjadi di tengah rangkaian pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dengan mempertentangkan perbedaan agama dan etnis.
Isu rasial dicoba diangkat lagi dalam Pilpres 2019 dengan menyebar kebohongan bahwa salah satu capres jika memenangkan kontestasi dan berkuasa bakal memberikan previliege pada kelompok etnis dan negara tertentu.
Untung saja, hoaks, narasi kebohongan dana ujaran kebencian yang terus disemburkan terhadap salah satu capres itu tidak mempan karena publik juga sudah mulai pintar dan menggunakan nalarnya untuk menjatuhkan pilihan.
Subur, Benih-benih Toleransi
Lebih ironis lagi, benih-benih intoleransi juga tumbuh subur di ligkungan pendidikan, misalnya kasus pelarangan jilbab bagi siswa SMK II Padang yang diramaikan media baru-baru ini, padahal sebelumnya juga terjadi di sejumlah wilayah.
Kasus pewajiban atau pelarangan memakai jilbab di sekolah negeri dalam beberapa tahun ini pernah mencuat di Bali, Banyuwangi (Jawa Timur), Gunung Kidul (DI Yogyakarta) dan Manokwari (Papua Barat
Kasus pewajiban atau pelarangan memakai jilbab di sekolah negeri dalam beberapa tahun ini pernah mencuat di Bali, Banyuwangi (Jawa Timur), Gunung Kidul (DI Yogyakarta) dan Manokwari (Papua Barat) dan Maumere (NTT).
Yang lebih menyedihkam, Survei Pusat Pegkajian Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Oktober 2018 menyebutkan 53,06 persen guru berfikir intoleran (Kompas, 27/1) dan dari 2.237 guru swasta dan negeri di 34 negeri yang disurvei, hanya 3.93 persen yang sangat toleran.
Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas menilai, merebaknya kasus-kasus rasial dan intoleransi di lingkup sekolah adalah persoalan besar karena pendidikan di negeri ini dikelola tanpa mempertimbangkan kemajemukan sebagai alat pemersatu.
Sebelum terlambat, di tengah kemajemukan dan keberagaman Indonesia, sikap dan perilaku keseharian terkait anti rasialisme dan anti intoleransi harus ditanamkan sejak dini pada anak didik.
