CENGKERAMAN rezim junta militer dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing yang melancarkan kudeta terhadap pemerintah sipil Myanmar awal Februari lalu kian terasa, tetapi pertanyaannya sampai kapan kekuasaannya bisa dipertahankan?
Taruhlah dengan “todongan senjata” rakyat tidak berani adu kuat berhadap-hadapan langsung, semakin meluasnya aksi-aksi unjuk rasa dan pembangkangan juga mengancam perekonomain dan kehidupan di negara seribu pagoda itu.
Kelompok aksi aksi demo semakin meluas, tidak hanya warga yang sadar politik, tetapi juga kaum remaja yang selama ini tidak tertarik pada politik, bahkan para bhiksu yang biasanya hanya berdiam di biara-biara.
Bahkan dilaporkan satuan polisi sebagian juga membelot, ikut gabung bersama pendemo lainnya, begitu pula aparat sipil negara, guru-guru, dosen dan pekerja industri serta kelompok masyarakat lainnya.
Berbeda dengan aksi-aksi unjukrasa bermotif politik yang biasanya diwarnai aksi-aksi kekerasan dan teriakan kebencian, pendemo remaja mengekspresikan dunia mereka dengan mengenakan pakaian modis, berlaku “nyleneh” atau dengan polah yang mengundang simpati.
Sekelompok remaja yang berunjuk rasa di Naypyidaw mengenakan pakaian mirip pocong dengan kaca mata hitam dengan membawa aneka spanduk, yang lain mengenakan kostum berkarakter Power Rangers, Spiderman dan lainnya dan ada juga yang mengenakan pakaian pengantin.
Tidak hanya menggalang solidaritas di dalam negeri melalui postingan di Wa, instagram, Twitter atau FB, mereka juga menjalin alinsi dengan rekan-rekan mereka di Thailand dan Hong Kong yang juga mengalami situasi politik serupa.
Rezim militer, berdalih, mereka mengambil alih kekuasan dari tangan sipil, karena menganggap pemilu yang digelar November tahun lalu penuh dengan kecurangan.
Nikmatnya Kekuasaan
Namun di balik itu, sudah menjadi rahasia umum, puluhan tahun kelompok militer menikmati privilege kekuasaan yang juga bergelimang kemewahan sehingga enggan dilepaskan.
Global Witness melaporkan, saham mayoritas pertambangan batu giok di Myanmar yang terbesar di dunia dipegang oleh para petinggi dan purnawirawan militer.
Menurut catatan Amnesty International, dalam kuru waktu antara 1990 dan 2011 mereka mengangkangi deviden senilai 18 milyar dolar AS, sementara pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing paling tidak menerima 250.000 dolar setahun.
Isu bahwa partai pemenang pemilu Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi akan memangkas 25 persen suara di parlemen yang diberikan oleh parlemen akan dipangkas, agaknya juga ikut memicu kudeta.
Suu Kyi sendiri sejak kudeta tidak tampak di depan publik, kabarnya dikenai tahanan rumah, sama seperti perlakuan pada Presiden Myanmar Win Myint dan elite serta tokoh-tokoh politik lainnya yang berseberangan dengan para pelaku kudeta.
Penolakan terhadap kudeta di Myanmar juga datang dari PBB melalui Dewan HAM perhimpunan bangsa-bangsa sedunia yang mengadopsi resolusi agar Suu Kyi dibebaskan dan aksi kekerasan terhadap pendemo dihentikan.
Jubir PBB Stephane Dujarric mengingatkan, adopsi solusi tersebut menunjukkan bahwa komunitas int’l akan bersuara keras menyerukan pemulihan kekuasaan sipil dan pemenuhan aspirasi rakyat Myanmar serta penghormatan pada HAM.
Jubir Deplu AS Ned Price juga mengingatkan, negaranya akan mempertimbangkan untuk meninjau bantuan pada Myanmar dan mengingatkan, mereka yang bertanggung jawab atas kudeta bakal menghadapi konsekuensinya.
Hal sama disampaikan Kepala Kebijakan LN Uni Eropa Josep Borrel yang mengingatkan, aksi yang tepat harus diambil untuk menghindari meluasnya tekanan terhadap warga Myanmar.
China mungkin menjadi satu-satunya yang mendukung rezim militer karena manfaat kemitraan ekonomi, terutama proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digarapnya.
Presiden China Xi Jin Ping yang melawat e Myanmar awal tahuan lalu menandatangani kontrak senilai 1,3 milyar dolar AS atau setara Rp17,7 triliun untuk pembangunan pelabuhan Kyaukhphyu di negara bagian Rakhine, Myanmar yang menghadap ke Samudera Hindia.
Pelabuhan laut tersebut akan terhubung dengan jalur KA dan zona industri sampai menuju perbatasan China yang dibangun dalam kerangka kerjasama Koridor Ekonomi China dan Myanmar (CMEC).
Jika di dalam negeri ditolak hampir seluruh kelompok warga dan di di tengah pergaulan internasional dikuncilkan, sampai kapan suatu rezim bisa bertahan?
