Kisruh TWK: ORI Menanti Jawaban Jokowi

Ombudsman RI dan Komnas HAM menanti respons Presiden Jokowi terkait rekomendasi mereka tentang temuan maladministrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK sehingga berujung pemecatan 57 pegawainya.

OMBUDSMAN RI (ORI) masih menanti respons Presiden Joko Widodo atas rekomendasi yang dilayangkannya terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sehubungan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Polemik terjadi karena 57 pegawai KPK yang dinilai tidak lulus TWK dipecat dan makin membingungkan publik setelah tiba-tiba Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bersedia menampung mereka untuk dipekerjakan di jajaran Polri.

Pasalnya, bagaimana bisa orang-orang yang dianggap oleh pimpinan KPK sudah tidak bisa dibina lagi (terbukti tidak lulus TWK), diterima di institusi Polri yang salah satu tugasnya menangani masalah keamanan negara termasuk dari ancaman aksi-aksi terorisme?

“Tawaran Kapolri  menunjukkan pengakuan terhadap kinerja dan prestasi kami, sehingga layak menjadi ASN (di jajaran Polri-red), “ ujar mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK yang tidak lolos TWK Giri Suprapdiono.

ORI sendiri dalam rekomendasinya menyebutkan adanya maladministrasi sehingga meminta presiden untuk mengoreksi keputusan pimpinan KPK terkait pemberhentian ke-75 pegawai KPK  mengambil alih persoalan tersebut.

Presiden belum merespons rekomendasi ORI dan juga Komnas HAM yang menyebutkan ada 11 poin pelanggaran HAM terkait TWK itu, a.l hak-hak perempuan, hak tidak didiskiminasi, hak kepastian hukum, kebebasan beragama dan rasa aman.

ORI, seperti dikatakan oleh seorang anggotanya, Robert Na Endi Jaweng menyebutkan, pihaknya hanya menginginkan agar sebagai lembaga negara dihormati sehingga menganggap penting respons presiden terkait TWK  dalam kaitannya dengan hubungan ketatanegaraan.

Pemecatan ke-57 pegawai KPK tersebut juga dianggap mengabaikan  perintah Jokowi yang sebelumnya menyatakan, TWK tidak bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan mereka yang tidak lulus.

Sebaliknya, pimpinan KPK menganggap Komnas HAM dan ORI tidak berhak mencampuri urusan internalnya dan mengacu pada ketetapan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada prosedur yang dilanggar terkait penyelenggaraan TWK.

Isu TWK bisa meninggalkan legacy buruk bagi kepemimpinan presiden Jokowi jika tidak direspons dibandingkan dengan prestasi dan keberhasilannya di bidang lain termasuk pengakuan dunia tentang penanganan pandemi Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement