JAKARTA – (KBKNEWS) – 15/11 – MASALAH kesehatan anak Indonesia tidak hanya berkutat pada stunting dan kekurangan gizi, tetapi juga gangguan penglihatan, anemia, hingga penurunan fungsi kognitif.
Sejumlah temuan penelitian Indonesia Health Development Center (IHDC) yang ditulis CNNI (15/11) memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan anak saling berkaitan dan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari asupan gizi, sanitasi, pendidikan hingga lingkungan tempat tinggal.
Salah satu temuan yang cukup mencolok berasal dari skrining kesehatan mata bersama Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) pada 2023-2025.
Dari hasil pemeriksaan di Jakarta, Surabaya, Manado, dan Kalimantan ditemukan sekitar 40 persen anak sekolah dasar mengalami miopia atau gangguan penglihatan jarak dekat.
Masalah lain ditemukan pada anak dengan anemia defisiensi besi. Penelitian pada 2024-2025 menunjukkan anak sekolah dasar yang mengalami kondisi tersebut memiliki risiko tiga kali lebih besar untuk memiliki kemampuan memori kerja yang rendah.
Memori kerja merupakan kemampuan otak untuk menyimpan dan mengolah informasi dalam waktu singkat. Kemampuan ini penting dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengikuti pelajaran, memahami instruksi, dan menyelesaikan tugas.
Temuan lain muncul dari penelitian terhadap 1.007 siswa di empat sekolah dasar negeri di Jakarta pada 2026.
Sebanyak 68,5 persen siswa mengalami penurunan fungsi kognitif sehari-hari, sedangkan 49,3 persen memiliki imajinasi masa depan yang rendah.
Literasi terkait stunting
Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan anak yang membutuhkan perhatian. Namun, pemahaman masyarakat mengenai kondisi ini ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan pengetahuan tentang penyebab dan dampaknya.
Studi IHDC menggunakan pendekatan Health Belief Model pada 2022-2023 menemukan 96 persen responden mengetahui dan menyadari bahwa stunting mengancam kesehatan anak.
Meski demikian, enam dari 10 ibu tidak setuju bahwa stunting berkaitan dengan asupan gizi dan pola pengasuhan. Selain itu, lima dari 10 ibu tidak percaya bahwa stunting dapat mengancam kemampuan kognitif anak.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan
antara kesadaran mengenai ancaman stunting dan pemahaman terhadap faktor penyebab maupun dampaknya. Padahal, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi anak. Kondisi lingkungan, sanitasi, akses air bersih, dan kecukupan zat gizi juga berperan.
Peran snaitasi dan akses air bersih
Analisis IHDC bersama BKKBN terhadap 29 juta data keluarga pada 2024 menemukan sanitasi dan akses air bersih memiliki peran 1,5 kali dalam pencegahan stunting dan anemia. Sementara itu, faktor zat besi memiliki peran 1,4 kali.
Kesehatan anak perlu dilihat secara menyeluruh
Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa tumbuh kembang anak tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek kesehatan.
Ketua Tim Kajian Ideologi Kesehatan sekaligus Direktur Eksekutif IHDC Ray Wagiu Basrowi mengatakan tantangan kesehatan memiliki banyak faktor sehingga membutuhkan intervensi yang juga melibatkan berbagai sektor.
“Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan kesehatan bersifat multifaktor. Karena itu, peluang intervensinya juga multidimensi,” ujar Ray dalam keterangannya saat peluncuran hasil kajian IHDC.
Berangkat dari berbagai temuan tersebut, IHDC melakukan kajian mengenai ideologi kesehatan Indonesia berbasis Pancasila selama 11 bulan.
Pendiri IHDC sekaligus Menteri Kesehatan periode 2014-2019 Nila F. Moeloek mengatakan rangkaian kajian IHDC bermula dari perhatian terhadap persoalan stunting, kemudian berkembang ke masalah kesehatan penglihatan anak hingga pertanyaan mengenai fondasi sistem kesehatan nasional.
Hasil kajian tersebut menghasilkan Model Ideologi Kesehatan IHDC yang memiliki enam dimensi, yakni kedaulatan; komunitas dan solidaritas; kesetaraan; ekonomi dan jaminan pembayaran; pendidikan dan promosi kesehatan; serta tata kelola sistem kesehatan.
Melalui model tersebut, IHDC menekankan pentingnya membangun paradigma sehat yang tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pencegahan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil kajian itu diserahkan langsung kepada Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus.
Benjamin mengatakan sistem kesehatan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan ketersediaan layanan, tetapi juga sejauh mana masyarakat terlibat dalam menjaga kesehatan bersama.
“Kajian ini mengingatkan kita bahwa sistem kesehatan tidak cukup diukur dari layanan yang tersedia, tetapi dari sejauh mana masyarakat ikut memiliki dan menjaganya,” kata Benjamin.
Masih banyak “PR” yang harus dikerjakan oleh pemerintah, khususnya bagi penentu kebijakan dan institusi yang bewenang terkait isu kesehatan. (CNNI/ns)
