JAKARTA – Dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia menggarisbawahi pentingnya berbagi dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
Dalam Dialog Tingkat Tinggi, sesi-sesi tematik, hingga panggung Rumah Resiliensi Indonesia di GPDRR 2022, pemerintah Indonesia maupun kelompok masyarakat sipil konsisten membawa pesan bahwa membangun resiliensi perlu dimulai dari tingkat lokal. Hal ini dilakukan dengan turut mendorong pelibatan kelompok-kelompok berisiko tinggi (at-risk groups).
“Indonesia sudah melakukan banyak kemajuan dalam pengembangan kerangka besar
dan kebijakan serta program di bidang penanggulangan bencana. Namun, masih perlu
lebih banyak langkah yang lebih serius dan konkret untuk mengoperasikan ini menjadi
praktik menuju resiliensi yang nyata dan berkelanjutan di tingkat komunitas,” tutur Puji
Pujiono, Senior Adviser Pujiono Center, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk
GPDRR, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi saat membuka GPDRR secara resmi
di Bali.
Menurut Puji, terkait hal tersebut, Pemerintah perlu memperluas ruang, mekanisme teknis,
dan pemanfaatan bersama sumberdaya publik dari tingkat pusat ke daerah dengan dasar
semangat gotong royong. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong dialog, pelibatan,
dan kerja sama dengan masyarakat sipil sebagai salah satu pilar resiliensi.
Dalam pidatonya pada sesi pembukaan GPDRR 2022, Presiden Jokowi menegaskan
bahwa daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat menentukan seberapa
besar kerugian yang harus ditanggung akibat bencana.
“Dengan tantangan kebencanaan yang berat dan bisa terjadi setiap saat, masyarakat dan
pemerintah Indonesia harus siaga dan sigap menghadapi bencana,” ujar Presiden Jokowi.
Pesan Jokowi turut mewarnai sesi Dialog Tingkat Tinggi 2 tentang penguatan tata kelola
risiko bencana dan iklim di tingkat nasional maupun lokal.
Dalam sesi ini, Indonesia memaparkan tentang pengintegrasian antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), adaptasi perubahan iklim (API), dan pengurangan risiko bencana (PRB). Salah satu langkah nyatanya adalah edukasi kebencanaan yang dilakukan di sekolah sungai, sekolah pantai, dan sekolah gunung, maupun melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Indonesia pun mengajak agar tataran API-PRB menjadi sebuah gerakan PRB berbasis-komunitas yang
mampu mendorong resiliensi berkelanjutan.
Sementara itu, di Sesi Tematik 11 bertajuk Building a Better Future: Investing in Resilient
Infrastructure for All, Indonesia menawarkan strategi pemulihan bencana yang terintegrasi.
Strategi ini adalah hasil dari pengalaman lebih dari satu dekade dalam mengidentifikasi
kebutuhan pemulihan dini hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan pengalaman ini, penguatan instrumen pengurangan risiko bencana menjadi hal strategis untuk mendukung pelaksanaan penilaian. Caranya adalah melibatkan pemangku kepentingan (pentahelix), penggunaan teknologi untuk platform yang memantau kemajuan pembangunan infrastruktur, serta mempromosikan penguatan modal sosial dan pembangunan berbasis-daerah secara desentralisasi untuk membangun konsep ketahanan infrastruktur.
Suara senada bergema dari panggung Rumah Resiliensi Indonesia, di mana sejumlah
anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR telah berbagi berbagai pembelajaran dan
praktik baik seputar PRB di tingkat lokal sejak Senin (23/5) lalu.
Salah satunya adalah Yayasan Skala Indonesia, yang hari ini menyerukan pentingnya
pengembangan literasi kebencanaan dan dokumentasi pengetahuan lokal sebagai bagian
dari strategi PRB berbasis-komunitas. Pesan ini adalah bagian dari hasil penelitian mereka
tentang bencana gempa bumi dan tsunami pada 2018 di zona sesar Palu-Koro, Sulawesi
Tengah.
“Pengetahuan awal mengenai wilayah dan bencana di masa lalu, termasuk ingatan kolektif
yang masih tersimpan dalam memori orang-orang lanjut usia, dapat dikembangkan
sebagai dasar menyusun kebijakan dan membangun literasi seputar PRB di tingkat lokal,”
pungkas Trinirmalaningrum, Direktur Yayasan Skala Indonesia.
