PDKT atau lobi-lobi secara intens oleh sejumlah partai untuk bekerjasama atau membentuk koalisi guna memenuhi ketentuan presidential threshold (PT) dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 terus berlangsung.
Partai Nasdem, yang pertama kali menyebut nama tiga capres yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Andika Perkasa juga masih terus menjajagi koaliasi dengan partai-partai lainnya.
Ketum Partai Demokrat Agus H Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo B Yudhoyono (SBY) mengunjungi Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di kantornya (5/6) sebagai balasan kunjungan Surya Paloh menjenguk SBY yang sakit di AS tahun lalu.
Sebelumnya AHY bersama segenap jajaran partainya juga bertandang ke markas besar Partai Nasdem, 29 Maret lalu, lalu yang terakhir AHY kembali bertemu di tempat sama dengan Surya Paloh (23/6),
AHY dalam pertemuan itu mengatakan, PD berniat membangun kesamaan visi, misi dan platform dengan Nasdem dan pada gilirannya berharap membuka ruang perjuangan bersama ke depan.
Sebaliknya, Surya secara tersirat juga menyebutkan dengan semakin eratnya komunikasi antarkedua partai, keduanya ingin bersama-sama memberikan kontribusi bagi bangsa.
Nasdem dengan perolehan suara 9,05 persen pada Pemilu 2019 dan PD dengan 7,77 persen masih memerlukan partai lainnya untuk memenuhi minimal 20 persen perolehan kursi di DPR.
Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan suara 8,21 persen pada 2019, juga melakukan penjajagan melalui kedatangan presidennya, Ahmad Syaikhu ke markas Nasdem (22/6) lalu.
Salah satu kemungkinan kolisi yang akan terbentuk yakni Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang sudah dicanangkan antara Partai Golkar (12,31 persen) , Partai Amanat Nasional (PAN,6,84 persen) dan Partai Persatuan Pembangunan (4,52 persen).
Jadi, koalisi yang akan terbentuk kemungkinan sudah tergambar yakni Nasdem (9,05 persen) dengan PKS (8,21 persen) dan Partai Demokrat (7,77 persen) , sementara koalisi lainnya kemungkinan antara F-PDIP (19, 33 persen) dan Partai Gerindra (12,57 persen) dan Partai Kebangkitan Bangsa (9,69 persen).
Konstelasi lain, yang sudah menutup pintu untuk tidak berniat membangun koalisi yakni antara PDI-P dengan Demokrat dan PKS seperti dinyatakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
“PDI-P sudah menutup pintu kerjasama dengan Partai Demokrat dan PKS , sebab koalisi harus mempertimbangkan ikatan emosional dengan konstituen, “ tuturnya seraya menambahkab, “pendukung PDI-P adalah wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik.
Yang belum jelas adalah terkait capres, tertama bagi PDI-P, satu-satunya partai yang bisa mengajukan calonnya tanpa berkoalisi dengan partai lain (karena memenuhi 20 persen PT), i justeru belum menetapkan pilihannya.
Kader PDI-P Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang selalu berada di tiga besar capres bersama Gubernur Anies Baswedan dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto belum tentu dicalonkan, karena ada kemungkinan, yang akan diajukan PDI-P, Ketua DPR Puan Maharani walau elektabilitasnya rendah.
Elektabilitas Prabowo pada survei Harian Kompas yang digelar Juni, ’22 tertinggi (25,3 persen), sementara Ganjar 22 persen dan Anies 12,6 persen, sementara nama Puan menghilang dari papan tengah.
Dilema terkait pengajuan capres yakni antara keinginan masing-masing parpol dalam koalisi mencalonkan kadernya, namun elektabilitasnya rendah dan mencalonkan kader partai lain sesama atau di luar koalisi.
Namun yang penting bagi rakyat, agar politik identitas terutama dengan mengapitalisasi agama yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 dan Pikada DKI 2017 dibuang jauh-jauh, karena bisa membawa disintegrasi bangsa.
Di tataran retorika, memang sudah muncul narasi-narasi memuat semangat mengedepankan persatuan bangsa di kalangan elite parpol, namun harus dibuktikan lagi, karena publik tetap cemas, pihak yang kalah atau terdesak, akan menggunakan cara apa saja untuk memenangi kontestasi.
Ingat dan ingat! Persatuan dan berdiri tegaknya NKRI harga mati, dan ke depan, di tengah persaingan global, agar RI naik kelas, diperlukan pemimpin yang tidak gampang diprovokasi demi ambisinya dan harus berwawasan jauh ke depan!
