DUNIA pendidikan di negeri ini arahnya entah kemana?. Di level usia sekolah terutama di usia ABG atau remaja marak aksi-aksi tawuran, semetara di tingkat perguruan tinggi terungkap sejumlah kasus pelecehan seksual.
Untuk itu, Komisi X DPR bidang pendidikan menggelar rapat bersama pemerintah dan perwakilan perguruan tinggi (20/4) membahas penanganan kasus pelecehan seksual dalam grup chat di kampus, termasuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).
Rapat digelar menyusul serentetan dugaan kasus pelecehan seksual di beberapa kampus dari universitas negeri terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga IPB selain Universitas Budi Luhur dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa(swasta).
Rapat dihadiri Plt Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco, didampingi Irjen Kemendiktisaintek Plt Nur Syarifah, dan Dirjen Kemendiktisaintek Setiawan.
Sedangkan pihak kampus dihadiri perwakilan dari UI, IPB, Unpad, hingga ITB. Beberapa perwakilan yang hadir mulai dari alumni hingga wakil rektor bidang kemahasiswaan, namun rapat digelar tertutup mengingat berkaitan dengan isu sensitif.
Peserta rapat memutuskan rapat tertutup agar lebih bisa mengeksplorasi berbagai hal yang mungkin menyangkut nama-nama tertentu.
Pihak UI telah menonaktifkan status akademik 16 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Langkah tersebut menindaklanjuti Surat Memo Internal Rencana Tindak Lanjut Pemeriksaan (RTLP) dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI tertanggal 15 April 2026.
Jika dibiarkan, kasus-kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, bisa jadi nanti malah menjadi tren yang dianggap hal biasa, padahal jelas ini anomali, yang memicu pertanyaan, mau di bawa kemana dunia penddikan di negeri ini.
Jika di bangku pendidikan saja, para calon generasi penerus itu sudah melakukan perilaku memyimpang, bagaimana jika nantinya mereka yang merupakan kader-kader bangsa ini akan memimpin Indonesia? (CNNI/ns)
