Pelosi Sisakan Ketegangan di Taiwan

China menggelar latihan perang besar-besaran (4 - 7 Agustus), dengan mengerahkan lebih 100 pesawat tempur dan 10 kapal perang dekat pantai Taiwan untuk memprotes lawatan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

KETUA DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dalam lawatannya ke Taiwan cuma menginap semalam (2 – 3 Agustus) , namun sampai Minggu ini (7/8) rakyat di negeri itu masih ketar-ketir menghadapi provokasi China.

China yang berang  karena Taiwan yang masih diklaim wilayahnya disambangi oleh pemimpin AS tanpa seizinnya, langsung menggelar latihan perang besar-besaran di tujuh titik yang hanya berjarak belasan mil dari pulau utama Taiwan,  4 – 7 Agustus.

Tidak tanggung-tanggung, Tentara Pembebasan China (PLA) mengerahkan lebih 100 pesawat tempur termasuk siluman J-20 Chengdu dan 10 kapal perang menyimulasikan blokade terhadap Taiwan.

Tidak hanya pamer armada laut dan udaranya, China juga meluncurkan rudal balistik, diduga jenis Dong Feng yang menurut informasi intelijen Jepang, dari sembilan yang terdeteksi, empat melintas di langit Taiwan dan lima jatuh di perairan Jepang.

Militer Beijing juga merilis video pilot AU yang merekam garis pantai, pulau dan pegunungan di Taiwan dari cockpitnya untuk menunjukkan dekatnya jarak pasukan China dari pantai Taiwan.

Presiden Taiwan Tsai Ing Wen dalam cuitannya menyebutan pasukanya memantau dengan cermat manuver pasukan China dan meminta masyarakat int’l mendukung Taiwan sebagai wilayah  berdaulat dan demokratis.

Sementara Profesor Meng Chianging dari Universitas Pertahanan Nasional yang berafiliasi dengan militer China memuji akurasi rudal- China melintasi Taiwan yang dipayungi sistem rudal anti rudal Patriot buatan AS.

Menurut catatan, sistem pertahanan rudal anti rudal Patriot yang dipasok AS untuk Israel, teruji mampu menangkal rudal-rudal balistik Scud eks-Uni Soviet yang diluncurkan Irak pada Perang Teluk 1991.

Krisis Selat Taiwan bermula ketika kubu nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-sek dikalahkan oleh pasukan Komunis China pimpinan Mao Zedong pada 1949 dan membentuk pemerintah sendiri di Taiwan.

Tiga Konflik di Selat Taiwan

Kedua kubu dipisahkan oleh Selat Taiwan selebar hanya 130 Km yang memicu tiga kali konflik militer, pertama pada Agustus 1954 saat kubu nasionalis menempatkan ribuan pasukan di Pulau Kinmen dan Matsu yang hanya berjarak beberapa Km dari China daratan.

China membalasnya dengan membombardir kedua pulau dengan artileri serta merebut Kepulauan Yijiangshan sekitar 400 Km utara Taipei. Konflik dapat didamaikan walau nyaris memicu perang terbuka antara AS dan China.

Krisis Selat Taiwan terulang pada 1958 ketika pasukan Mao Zedong melakukan pemboman secara intensif terhadap P Kinmen dan Matsu dalam upaya mengusir pasukan Nasionalis dari sana.

Presiden AS Dwight D Eisenhower memerintahkan pasukannya mengawal dan memasok persenjataan bagi Taiwan, bahkan sempat mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk menghadapi China.

China akhirnya mengumumkan gencatan senjata walau sesekali masih melancarkan tembakan artileri ke arah dua pulau sampai 1979, sementara keduanya nyaris terlibat perang lagi saat fregat Taiwan menembaki perbatasan China di Stasiun AL Suao, Yilan, April 2018.

China dengan penduduk sekitar 1,1 miliar yang terus memacu pembangunan ekonomi dan militernya menjadi kekuatan global menyaingi AS, pemimpinnya di berbagai kesempatan bertekad merebut kembali Taiwan paling lambat lambat 2027.

Tentu hal itu tidak mudah diwujudkan karena walau juga memberlakukan kebijakan “One China Policy”, AS didukung kekuatan Barat yang sebagian tergabung dalam NATO tetap berkomitmen melindungi Taiwan.

Sejauh ini baru 15 negara yang mengakui Taiwan yakni Guatemala, Honduras, Haiti, Paraguay, Nikaragua, Eswatini, Tuvalu, Nauru, Saint Vincent dan Grenadines, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Belize, Kep. Marshall, Palau dan Vatican.

Hidup berdampingan secara harmonis agaknya merupakan opsi terbaik bagi Taiwan dan China ketimbang perang yang hanya menciptakan kesengsaraan dan petaka bagi rakyat kedua negara dan seluruh umat manusia. (AP/AFP/Reuters/ns)

 

 

 

 

 

Advertisement