“SAKITNYA tak seberapa, tapi malunya itu lho!, “ demikian agaknya suasana bathin yang dialami Ketua DPRD Lumajang, Jawa Timur dari F-PKB, Anang Akhmad Syaifuddin yang keliru melafalkan sila ke-4 saat ia membacakan text Pancasila di depan publik.
Dari tayangan video, tampak Anang yang menemui mahasiswa yang sedang berdemo menolak kenaikan harga BBM di kompleks DPRD Lumajang,Senin (12/9) , salah menyebutkan bunyi sila ke-4 saat memimpin pembacaan Pancasila.
Sila ke-4 seharusnya berbunyi: ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Setelah kejadian itu viral di medsos, Anang langsung menyatakan pengunduran dirinya sebagai ketua DPRD Lumajang, dengan alasan demi menjaga marwah dan martabat DPRD Lumajang dan Partai Kebangkitan Bangsa tempat ia berkiprah politik.
Pada bagian lain ia juga menyebutkan, tidak ada intervensi dari mana pun atas pengunduran dirinya, dan ia hanya ingin menunjukkan kecintaannya pada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
“Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi siapa pun, “ tandasnya. Sejauh ini pengunduran diri Anang sebagai Ketua DPRD Lumajang belum disepakati oleh fraksi-fraksi yang ada.
Tidak hapal text Pancasila yang merupakan ideologi dan “way of Life” atau pandangan hidup bangsa Indonesia tentu saja bisa dianggap sebagai aib. “Wakil rakyat, Pancasila saja gak hapal, gimana pengamalannya, “ tutur sejumlah orang.
Namun di sisi lain, secara manusiawi, bisa jadi dia “groggy” di tengah kumpulan mahasiswa yang sedang berdemo menolak kenaikan harga BBM, sehingga salah sebut, mengalami “blank” hingga “slipped of the tongue” atau keseleo lidah.
Hal itu bisa saja terjadi pada siapa pun. Contoh lain, ada ustadz, da’i atau ulama kondang yang salah atau bahkan lupa sama sekali membaca ayat atau surat al-Quran saat menjadi imam, memimpin sholat berjamaah. Human error atau kesalahan manusiawi!
Tak Amalkan Pancasila
Tokoh atau orang yang salah melafalkan text Pancasila rasanya berlebihan jika harus mundur dari jabatannya. Apakah sanksi sosial berupa cemoohan atau pembulian di medsos belum cukup sebagai sanksi kekeliruan atau kealpaannya?
Terlebih lagi, jika yang keliru melafalkan text Panacsila adalah sosok yang dikenal sangat Pancasilais, amanah dan peduli pada konstituennya, jujur dan jadi panutan.
Agaknya terlalu berlebihan atau lebai jika orang atau tokoh yang berbuat kekeliruan seperti tu harus mundur atau dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya.
Sebaliknya, yang sepantasnya mengundurkan diri atau dituntut mundur adalah (oknum) politisi atau pemimpin yang jelas-jelas tidak Pancasilais dalam perlakunya.
Misalnya politisi di parlemen yang menuntut kenaikan tunjangan di tengah pandemi Covid-19 saat mayoritas warga dihimpit kesulitan, kunker ke LN yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat, menganggarkan renovasi rumah dinas, pembelian gorden atau ngecat Gedung DPR dengan anggaran yang tak masuk akal.
Soal pengamalan Pancasila, jangan-jangan orang di Amerika, di Eropa atau di Jepang dan negara lain lebih Pancasilais dari kita. Contohnya, mana ada di sana, di mana-mana pelajar tawuran tanpa sebab, aksi klithi di Yogyakarta atau geng motor yang menganiaya siapa saja yang ditemuinya.
Contoh lain yang lebih serius,misalnya oknum jenderal polisi yang membunuh anak buahnya atau beberapa anggota kesatuan TNI yang berkomplot merampok dan memutilasi calon pembeli senjata gelap pesanan KKB di Papua.
Di tengah musibah pandemi Covid-19, banyak lagi perilaku a-Pancasilais yang ditunjukkan oleh oknum politisi atau pejabat tinggi, mulai dari yang remeh-temeh seperti marah-marah saat diswab di bandara, diminta mengenakan masker yang benar atau dikarantina, sampai oknum Mensos yang menilap dana bansos.
Sepantasnya orang-orang seperti berperilaku semacam itu harusnya sadar untuk mengundurkan diri atau dituntut mundur dari jabatannya!
