GELOMBANG protes dan aksi unjukrasa meluas di di Iran dan negara lain mengecam kematian gadis etnis Kurdi Mahsa Amini (22) diduga diniayai leh Polisi Kesusilaan gegara dianggap tidak benar mengenakan jilbab.
Amini gadis asal kota Saghez, Prov. Kurdistan saat berada di ibukota Iran, Teheran (13/9) dilaporkan ditahan oleh Polisi Kesusilaan karena dianggap melanggar peraturan mengenai penutup kepala (jilbab) yang diberlakukan sejak Revolusi Iran oleh Ayatolah Khomaini pada 1979.
Aksi protes bermunculan setelah pemerintah mengumumkan kematiannya tiga hari kemudian (16/9) dan menurut keterangan sepupunya, Ervan Mortezaei, Amini meninggal setelah ia diperlakukan dengan buruk oleh polisi, dihina, bahkan dianiaya.
Mortezaei yang juga salah satu anggota milisi Kurdi, Pashmerga menyebutkan, Amini adalah sosok perempuan modern yang gemar membaca dan melakukan perjalanan wisata, namun sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan politik.
Etnis Kurdi yang menghuni wilayah di perbatasan Iran dan Irak adalah minoritas di Iran yang sering terlibat aksi-aksi pemisahan diri sehingga memicu konflik dengan aparat keamanan Iran.
Demo terus-menerus sejak kabar kematian Amini bahkan berubah menjadi aksi anarki menentang pemerintah dan aksi pembakaran terhadap kantor dan kendaraan polisi.
Sejauh ini dilaporkan sudah 50-an orang tewas dalam aksi-aksi terbesar sejak gelombang demo di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit negara itu pada 2019 yang menewaskan sekitar 1.500 orang.
Dukungan terhadap Amini juga dilakukan melalui aksi-aksi di luar Iran seperti yang digelar di Berlin atau pernyataan dukungan dari parlemen Norwegia. Pemerintah Iran juga memanggil Dubes Inggeris di Teheran karena dianggap mencampuri urusan dalam negerinya.
Sebaliknya Pemerintah rezim Presiden Ebrahim Raisi melalui Jubir Kemlu Nasser Kanaanani menuding, para pemimpin AS dan Eropa serta media yang didukung Barat telah mengeksploitasi kematian Amini dengan mengatasnamakan HAM.
Menurut Nasser, mereka telah meremehkan aksi jutaan warga Iran di jalan-jalan yang mendukung pemerintah dan menentang aksi-aksi kerusuhan (demo-demo-red).
Jika salah kelola, sehingga eskalasi protes, baik di dalam mau pun negara lain meluas, bakal menjadi ancaman serius rezim pemerintah Iran di bawah Presiden Ebrahim Raisi ((AP/AFP/Reuters).
