ASEAN akhirnya berani bersikap tegas terhadap rejim junta militer Myanmar dengan tidak mengundang perwakilan negara itu pada KTT perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu di Phnom Penh, November mendatang.
Selaku Ketua ASEAN, Kamboja (5/10) memastikan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar jenderal Min Aung Hlaing setelah ia bergeming mengabaikan “lima butir konsensus” yang disampaikan ASEAN untuk mengakhiri kemelut politik di negerinya.
Lima butir konsensus yang digagas ASEAN itu sebenarnya sudah disepakati oleh Min Aung Hlaing yang menjabat Ketua Dewan administrasi Negara (SAC) Myanmar dalam KTT ASEAN sebelumnya yang digelar di Jakarta, April 2021.
Kelima butir konsensus meliputi penhentian kekrasan, digelarnya dialog konstruktif oleh para pihak guna mencapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog , penyaluran bantuan kemanusiaan dan kunjungan Utusan ASEAN ke Myanmar.
Sejak kudeta yang dilancarkan junta militer pada 1 Februari 2021, rezim tersebut tercatat sudah empat kali diboikot dalam pertemuan ASEAN termasuk dalam KTT ASEAN 20 Oktober 2021 dan KTT ASEAN -AS, Mei 2022.
Selain sekitar 2.300 orang tewas akibat aksi represif junta militer Myanmar menghadapi aksi-aksi kelompok massa , menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA), sekitar satu juta penduduk Myanmar mengungsi dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah akibat meningkatnya kontak senjata antara militer dan kelompok perlawanan.
Entah sampai kapan, rezim yang tidak dikehendaki rakyatnya mampu bertahan.(AFP/Reuters/ns)
