DEPO Pertamina di Plumpang, Jumat malam lalu (03/3) terbakar. Setidaknya 18 orang tewas dan luka-luka sebanyak 35 orang. Kita ikut berduka atas jatuhnya korban. Tapi ternyata dari tragedi Plumpang itu bukan belasan nyawa saja yang hilang, tapi juga logika pun ikut-ikutan hilang. Bagaimana tidak? Jelas penghuni adalah penyerobot tanah Pertamina, tapi pemerintah malah bikin opsi, depo BBM Pertamina yang dipindahkan, bukannya para penghuni yang direlokasi. Di mana logikanya?
Yang punya “solusi” semacam itu adalah Wapres Makruf Amin. Beliaunya ngomong begitu saat meninjau para korban. Ironisnya, Mentri BUMN Erick Tohir yang mendampingi Wapres, malah bicara penggantian direksi Pertamina. Untung beberapa hari kemudian Menteri Marivest Luhut Panjaitan menegaskan, “Jangan dibalik-balik! Bukan depo BBM-nya yang dipindah, tapi penduduknya yang harus direlokasi.”
Ini baru joss dan mengikuti logika yang benar. Ilmu moralogi dari mana yang mengharuskan membela yang salah, sementara yang benar malah disuruh mengalah? Ini sungguh logika yang dibalik-balik. Manusia modern sekarang ini rupanya lupa pada hukum sebab-akibat. Orang hanya terpukau dan haru pada akibat (kejadian), tapi melupakan penyebabnya kenapa peristiwa itu bisa terjadi.
Depo BBM Plumpang dibangun sekitar tahun 1970-an dan mulai dioperasikan tahun 1974. Sekarang depo tersebut melayani 20 persen kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Dari tanah yang dibebaskan sekitar 80 hektar, hanya 48 hektar untuk areal depo BBM, selebihnnya dijadikan zona penyangga sekaligus pengamanan. Artinya, tanah sengaja dibiarkan kosong dengan maksud, bila terjadi kebakaran tidak akan merembet ke pemukiman.
Lokasi depo BBM yang terletak di RW 09 Rawabadak Selatan –biasa disebut Plumpang– di awal-awal dioperasikan, di luar pagar komplek depo sejauh mata memandang hanyalah hamparan tanah merah, sehingga kemudian lokasi itu disebut Tanah Merah, meski bukan di Irian Barat atau Papua sekarang.
Seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai ibukota negara, kaum urban makin banyak mengadu nasib di Ibukota. Yang sukses bisa tinggal di rumah kawasan real estate dekat dari pusat kota. Tapi yang ekonominya pas-pasan, tinggal di tanah kosong milik orang dianggap sah-sah saja. Kalaupun membeli, juga pada pihak yang mengaku penguasa tanah tersebut. Maka ketika terjadi jual beli lahan, paling-paling hanya kwitansi saja, tanpa berupa akte jual beli lewat notaris atau PPAT.
Yang terjadi di lahan kosong milik Pertamina Plumpang kurang lebih sama. Pendatang menduduki tanpa memiliki dokumen kepemilikan, karena memang bukan tanahnya. Makin banyak sang penyerobot, lalu dibentuklah RT-RW, jangan-jangan mereka tak hanya didata saat menjelang Pemilu, tapi juga dipungut PBB meski bayar PBB bukan berarti pemilik tanah.
Depo BBM Pertamina Plumpang pernah terbakar di tahun 2009. Gubernur DKI Fauzi Bowo bermaksud merelokasi warga. Tapi entah kenapa tak ada kelanjutannya. Anehnya, ketika Anies Baswedan jadi Gubernur DKI penghuni liar tanah Pertamina itu diberikan IMB untuk bangunannya, meski sifatnya per-RT bukan perseorangan. Padahal berdasarkan aturan resmi, IMB baru bisa diproses manakala tanah yang dihuni itu milik pemohon dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat atau girik leter C.
Tanpa sadar kebijakan Anies ini menjadi bom waktu. Sebab ketika pendudukan tanah lahan Pertamina itu semakin banyak, bahaya mulai mengintai. Misalkan terjadi kebabakaran dari rumah penduduk, bisa mengancam depo BBM. Sebaliknya jika terjadi kebakaran dari depo BBM, juga bisa mengancam keselamatan para penghuni bangunan liar.
Bom waktu itu telah benar-benar meledak Jumat malam lalu. Tapi Anies sebagai pembuat kebijakan berbahaya, sama sekali tidak komentar. Padahal seharusnya dia juga dimintai tanggungjawab. Sebab belasan nyawa melayang akibat kebijakan dia. Coba misalkan lahan Pertamina itu tetap dibiarkan kosong, meski ada kebakaran takkan membakar perkampungan. Tidak perlu belasan orang mati sia-sia.
Kabar terakhir mengatakan, Menteri BUMN Erick Tohir telah memutuskan untuk memindahkan depo BBM itu dari Plumpang ke kawasan Pelindo di Pelabuhan Tanjung Periok. Ini sungguh ironi, seorang Erick Tohir bisa ikut-ikutan kehilangan logika. Di samping memindahkan depo BBM itu jauuuuuh lebih mahal, kebijakan itu telah merusak nilai-nilai kebenaran. Pihak yang benar harus mengalah pada mereka yang sengaja berbuat kesalahan. Pada saatnya nanti, bisa saja orang bikin rumah di pintu masuk SPBU. Nanti yang mengalah dan pindah kan SPBU-nya. Oh negeriku……. (Cantrik Metaram).
