SUDAH 700-an orang tewas, 190 korban diantaranya anak-anak dan sekitar 5.000-an luka-luka dalam konflik bersenjata antara rezim pemerintah Sudan di bawah Abdul Fattah Burhan melawan milisi Satuan Dukungan Cepat (RSF) dipimpin Moh. Hamdan Dagalo.
Pertempuran yang berkecamuk sejak 15 April, diselang-selingi gencatan senjata yang terus dilanggar, menurut AFP (7/5) masih berlangsung di seputar ibukota, Khartoum di tengah upaya mediasi yang sedang disiapkan oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Sedangkan Wamenlu Sudan Dafalah al-Hajj Ali kepada  Sky News Arabia di Addis Abbaba menegaskan, pihaknya menolak internasionalisasi situasi keamanan di Sudan karena ia menilai hal itu adalah persoalan internal Sudan yang tidak perlu dimediasi.
Ali berada di ibukota Ethiopia itu untuk menjelaskan pada Keketuaan Uni Afrika, Presiden Komoro Azali Assoumani dan Ketua Komisi Afrika Moussa Faki tentang situasi yang dihadapi negaranya.
Menurut Ali, Sudan melakukan seperti apa yang dilakukan negara-negara lain saat menghadapi pemberontak, dengan berusaha menumpas sampai ke akar-akarnya.
Ali juga menilai, RSF di bawah Jenderal Dagalo telah berbuat makar sehingga Dewan Pemerintahan Sudan di bawah Jenderal al-Burhan tidak mau bernegosiasi dengannya.
Satu-satunya opsi penyelesaian, menurut dia, Dagalo menyerahkan diri untuk diadili atau ditangkap, sementara pasukannya (RSF) yang menyerah akan diberikan amnesti dan kemungkinan direkrut menjadi tentara reguler Sudan.
Ia juga menyatakan, pemerintah setuju dengan gencatan senjata demi kemanusiaan, namun tidak untuk membuka perundingan dengan pemberontak.
Rakyat Sudan menjadi korban bak dua pelanduk di tengah dua gajah yakni Jenderal Burhan dan Dagalo yang pecah kongsi, lalu bersteru.
Duet Kudeta
Jenderal al-Burhan dan Jenderal Dagalo semula adalah duet pelaku kudeta terhadap rezim diktator Omar Bashir pada 2019 yang diwarnai korupsi, lalu digantikan oleh pemerintah sipil di bawah PM Abdallah Hamdock yang lagi-lagi dikudeta oleh Burhan dan Dagalo pada 2021.
Dengan terbentuknya Dewan Pemerintah Sudan, al-Burhan sebagai ketuanya berjanji akan menggelar pemilu secepatnya, lalu menyerahkannya pada pemenangnya, dengan catatan, setelah pemerintah sipil terbentuk, RSF bakal dilebur menjadi tentara pemerintah.
Hal itu lah yang ditolak Dagalo yang menuding Burhan yang condong ke rezim Islam radikal, sebaliknya Dagalo distigmatisasi sebagai pemberontak.
Di sisi lain, baik Burhan mau pun Dagalo dinilai publik sama-sama memiliki rekam jejak negative terkait HAM, baik saat terjadi perang saudara, maupun konflik saat Provinsi Darfur ingn melepaskan diri.
Konflik militer akibat pecah kongsi kedua pasangan pelaku kudeta terjadi di wilayah ibukota, Khartoum dan kota satelit Ombdurman dan Bahri sejak 15 April lalu.
Jika terus berlarut-larut, konflik kedua kubu bakal menjadi tragedi bagi penduduk setempat, mengingat penduduk harus hidup tanpa aliran listrik termasuk penerangan, tanpa pasokan air dan bahan makan karena akses tertutup dan juga tanpa layanan medis karena seluruh RS tidak beroperasi.
Sudah sekitar 800-ribuan warga Sudah juga telah mengungsi, sebagian besar ke Mesir (sekitar 500.000 orang) dan Chad (200-ribu orang dan sisanya bertebaran di negara tetangga lain.
Pasukan Sudan yang berjumlah sekitar 100-ribu orang didukung alutsista dari China, Ukraina dan Rusia termasuk pesawat-pesawat tempur MiG-29 dan tank-tank tempur T-62 eks Uni Soviet berhadapan dengan sekitar 40-ribu milisi RSF yang menerapkan perang gerilya.
Rakyat Sudan menjadi korban bak pelanduk di tengah dua gajah yakni Jenderal Burhan dan Dagalo yang pecah kongsi dan bersteru.
