PEREBUTAN pengaruh antara Amerika Serikat dan China merambah ke kawasan Indo-Pasifik tercermin dari penandatanganan perjanjian pertahanan dan keamanan yang dilakukan antara Papua Nugini (PNG) dan AS.
Naskah perjanjian tersebut, menurut AFP (18/5), diperkirakan memuat akses pangkalan udara dan pelabuhan laut di PNG bagi pasukan AS, sebaliknya PNG bisa mengakses satelit AS.
Sementara China juga terus mengepakkan sayap diplomasinya ke negara-negara di Pasifik walau tidak terlalu berhasil, karena sebagian besar agaknya sudah nyaman untuk merapat ke Australia yang juga dianggap proksi kepentingan AS, kecuali dengan Republik Solomon.
Solomon, negeri di Pasifik Selatan berpenduduk 600-ribu jiwa, dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, meneken perjanjian keamanan dengan China 25 Maret 2022 meliputi pelatihan kepolisian, proyek-proyek pembangunan, penanggulangan bencana dan kerjasama militer.
PM Solomon Sogaware berdalih, diversifikasi hubungan luar negeri perlu dilakukan untuk menarik investasi asing termasuk dari China, walau tetangganya, Australia dan Selandia Baru yang merupakan “keluarga besar di Pasifik” dengan sejarah panjang, tetap berkeberatan.
Sementara PM PNG James Marape saat menyampaikan rencana kerjsama dengan AS (18/5) mengemukakan, perjanjian spesifik terkait pemantauan dan patroli keamanan laut yang akan dperbarui setiap 15 tahun.
Menurut dia, PNG mengalami masalah pencurian ikan yang serius terutama oleh kapal-kapal nelayan berbendera China atau bekerja untuk China melakukan operasi penangkapan ikan tanpa izin.
Melalui kerjasama untuk mendapatkan akses satelit AS, lanjutnya, PNG dapat memantau seluruh perairannya dan segera mengirimkan kapal patroli ke lokasi tertentu sehingga lebih irit biaya operasinya.
Merespons kekhawatiran berbegai pihak terkait pemberian akses pada militer AS, Marape meyakinkan mereka, AS harus meminta izin terlebih dulu jika ingin menggunakan fasilitas militer seperti pangkalan udara atau laut.
Namun perjanjian tersebut juga dikritisi oleh mantan PM PNG (2011 – 2019 Peter O’neil yang mengingatkan kedudukan PNG sebagai anggota negara nonblok yang tidak memihak pada salah satu kekuatan adhidaya mana pun.
“Perjanjian tersebut harus diberlakukan secara hati-hati dan penuh kepekaan, janga sampai merusak politik luar negeri yang menerapkan prinsip bersahabat bagi semua dan tidak menjadi musuh siapa pun, “ ujarnya.
Menurut catatan, persaingan geopolitik antara AS dan China terus meningkat akhir-akhir ini terutama di peraiiran Laut China Selatan (LCS) yang 90 persen diklaim China namun masih dalam sengketa dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina ,Taiwan dan Vietnam.
Di kawasan Indo-pasifik sendiri, pembentukan aliansi pertahanan AUKUS antara Australia, Inggeris dan AS, September, lalu yang dilanjutkan dengan kerjasama membangun kapal selam bertenaga nuklir Australia juga membuat China meradang.
Tidak terasa suasana Perang Dingin yang sudah berakhir sejak runtuhnya Uni Soviet akhir 1991, kini mulai menyeruak kembali. (AFP/ns)
