KEKERINGAN akibat dampak El Nino yang diprediksi bakal berlangsung sampai awal 2024 sehingga menurunkan areal panen dan pada gilirannya bakal mengganggu stok beras perlu diantisipasi.
Dalam Rakor Nasional Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (31/8), Presiden Jokowi mengingatkan lonjakan inflasi harga pangan sebagai dampak El Nino yang diperkirakan akan menurunkan produksi beras sampai 1,2 juta ton.
Fenomena global El Nino diperkirakan akan memaksa negara produsen pangan akan menekan ekspornya demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perang Rusia vs Ukraina yang sudah berjalan satu setengah tahun (sejak 24 Feb. 2022 ) yang mengakibatkan terputusnya rantai pasok terutama gandum dan jagung dari Ukraina juga memperparah situasi terjadinya gejolak pangan.
Kementan, Bulog dan Litbang Kompas menyebutkan, kekeringan sawah yang terjadi pada Juli seluas 253.559 Ha (3,35 persen), Agustus 258.123 Ha (3,41 persen) dan September diprediksi 96.128 Ha (1,27 persen).
Sementara ketersediaan beras sampai 30 Agustus 2023 sebanyak 802,000 ton (pengadaan 2023), sementara yang dikuasai Bulog 1.6 juta ton, sisa impor (500.000 ton), sedangkan realisasi darurat pada tahun yang sama 733.000 ton (untuk Stabilitas pangan dan harga pangan – SPHP) dan bantuan pangan 641.000 ton.
Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo memperikrakan, Indonesia akan kekurangan beras sampai 950.000 ton tahun ini, sudah masuk pertimbangan penurunan produksi dan kenaikan kebutuhan.
Untuk itu, menurut dia, di hulunya, penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) mutlak dilakukan agar pemerintah dapat melakukan intervensi pangan, dan di hilir, percepatan penyaluran bantuan pangan bagi 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat dilakukan untuk periode Okt. – Des. 2023.
Sedangkan Anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisamurti berpendapat, ancaman kehilangan produksi padi akibat El Nino adalah soal janga pendek.
“Harga dan pasokan beras harus stabil menjelang Pemilu Serentak 2024 sehingga impor beras sekitar 400.000 ton diperlukan sebagai buffer (cadangan) akibat penurunan produksi, “ ujarnya.
Perut tidak dapat menunggu, sehingga di tengah kontestasi parpol dan capres/cawapres menjelang Pemilu , harga dan stok pangan terutama beras harus aman agar tidak dikapitalisasi atau dipolitisi pihak-pihak tertentu.
