JAKARTA – Indonesia mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera menjalankan sejumlah resolusi yang telah dihasilkan oleh organisasi internasional tersebut guna menangani permasalahan Palestina.
Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Sabtu (23/9/2023). Selain itu, Indonesia juga menegaskan dukungan penuhnya terhadap kemerdekaan Palestina sesuai dengan parameter-parameter yang telah disetujui, termasuk solusi berupa dua negara.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam keterangan pers daring melalui platform YouTube Kementerian Luar Negeri RI, mengatakan bahwa parameter-parameter ini telah disetujui di PBB.
Ia menyoroti pentingnya implementasi dari sejumlah resolusi yang telah dihasilkan tersebut, dan percaya jika implementasinya dilakukan sesuai dengan resolusi-resolusi tersebut, maka situasi dunia dapat menjadi lebih baik.
“Parameter-parameter itu sudah disepakati di dalam PBB, sehingga yang saya tanyakan kepada anggota PBB adalah bagaimana kita melaksanakan semua resolusi yang ada,” kata Retno.
“Banyak sekali resolusi yang dihasilkan, dan kalau implementasinya sesuai dengan resolusi-resolusi tersebut maka situasi dunia tidak akan seperti ini,” lanjutnya.
Retno juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina dan mengampanyekan dukungan tersebut dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Ia mendorong agar OKI bersama negara-negara anggotanya tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada Palestina.
Perhatian terhadap isu Palestina menjadi sangat tinggi dalam Sidang Umum PBB tahun ini, terutama setelah munculnya rencana normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Selama beberapa bulan terakhir, kedua negara telah melakukan pembicaraan terkait kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik mereka, yang diselenggarakan dengan perantaraan Amerika Serikat.
Normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sangat diharapkan oleh Israel dan AS, mengingat posisi Saudi sebagai pemimpin dunia Arab dan dunia Islam dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Namun, Kerajaan Saudi menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang melibatkan hubungan diplomatik dengan Israel harus sejalan dengan upaya pembentukan Negara Palestina.
Sebelumnya, beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, dan Maroko telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Tindakan normalisasi ini menuai kecaman dari Palestina karena dianggap sebagai tindakan agresi dan pengabaian terhadap hak-hak Palestina, terutama terkait status Yerusalem dan hak kemerdekaan Palestina sesuai dengan perbatasan tahun 1967.
