GURU di Indonesia itu hanya kenyang dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal pahlawan yang masih hidup, tentu membutuhkan biaya untuk mensejahterakan keluarganya. Tapi dari jaman Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi, gaji guru hanya pas-pasan. Apa lagi yang namanya guru honorer, dengan “gaji” Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- setiap bulan dipaksa untuk bisa hidup. Dan ternyata mereka tetap bisa hidup dan mengajar dengan setia.
Kita menyambut baik ketika Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo memiliki tekad yang sama, untuk memperbaiki nasib guru. Bedanya adalah, jika Prabowo langsung menyebut selama 13 bulan gaji guru akan ditambah Rp 2 juta perbulan, termasuk guru honorer. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo menyebukan “Saya ingin gaji guru nantinya Rp 30 juta sebulan.”
Ganjar Pranowo terasa lebih cerdik. Sebab misalkan terpilih dan serta merta kaum guru minta gaji Rp 30 juta sebulan, dia bisa berkelit bahwa kita masih berusaha, karena semua itu tergantung dengan kemampuan APBN. Sedangkan Prabowo, begitu terpilih dan memerintah, pasti akan segera ditagih, “Mana tambahan gaji Rp 2 juta sebulan?” Dia kadung yakin duitnya ada, dan jika tidak ada, sang adik Hashim Djojohadikusuma lagi-lagi harus siap jadi Pasukan Berani Nombok!
Bila dibandingkan dengan luar negeri, gaji guru Indonesia memang super kecil. Sampai Oktober 2023 kemarin, gaji terendah rata-rata hanya Rp 2,4 juta sebulan. Sementara guru di Singapura gaji terendahnya jika dirupiahkan sekitar Rp 11,9 juta. Sedangkan di Thailand rata-rata terendah gaji gurunya pada Oktober 2023 lalu mencapai Rp9,5 juta, Filipina Rp6,9 juta, dan Malaysia Rp5,5 juta per bulan. Jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.
Memang sejak reformasi ada perbaikan nasib guru lewat program sertifikasi. Tapi mereka ini harus sarjana S1 atau bukan sarjana tetapi memiliki jam kerja mengajar selama 20 tahun. Dan makin ke sini, peryaratan untuk menerima tunjangan sertifikasi semakin dipersulit dengan persyaratan tetek yang bengek. Misalnya harus punya sertifikat pendidik, harus ASN daerah yang dalam binaan Kementrian.
Ewa segitu nasib guru di era Orde Baru jauh lebih baik ketimbang di era Orde Lama. Di masa Orde Lama, guru untuk bisa hidup harus nyambi bertani. Entah itu milik sendiri, entah itu milik mertua. Sungguh kasihan para anggota PGRI itu. Di sela-sela mengajar mereka harus menggarap sawah. Malam harinya menggarap sawah lagi, hasil pemberian mertua meski tak seberapa luas!
Penulis ingat betul, guru kami di SR harus berbagi untuk menyiasati kekurangan ekonomi sehari-hari. Ketika Pak Guru minta tolong pada guru lain untuk memberi les menjelang Ujian Nasional, dia bersedia asalkan para murid mau membantu matun (membersihkan rumput) di sawahnya.
Tapi guru-guru di jaman itu dedikasinya sangat tinggi. Meski tak ada tambahan honor, tetap setia kontrol murid di malam hari. Mereka belajar atau tidak? Pak Guru merasa malu jika dalam Ujian Nasioanal tidak lulus 100 persen. Begitu pentingnya citra Pak Guru, guru kami ketika menghadapi Ujian Nasional SR menyeleksi para murid. Yang nilai harian buruk, dilarang ikut ujian, tetapi dijamin memperoleh Tanda Tamat Belajar.
Heibatnya lagi, meski gaji kecil guru-guru kami jujurnya luar biasa. Ketika acara perpisahan tamat belajar diganti dengan tamasya ke Kampung Laut (Cilacap), tarif awalnya permurid dimintai Rp 1.000,- Tapi begitu ada truk militer yang siap membawa para murid dengan ongkos cukup Rp 500,- kelebihan ongkos itu dikembalikan pada murid. Coba guru sekarang, bisa jadi kelebihan ongkos itu dibagi-bagi untuk para guru dan KS-nya.
Pak Guru kami yang jujur itu pada akhirnya ada yang menyerah, salah satunya mendaftar sebagai transmigran ke Belitang, Sumatra Selatan. Dan ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, ternyata nasib Pak/Bu Guru belum banyak berubah. Soalnya ketika penulis sudah sekolah di Yogyakarta, ternyata sampai tahun 1968 ditemukan kisah memilukan. Seorang guru PGA Negeri ngobyek dagang sapi Banyuwangi-Bandung. Tugas sehari-hari sebagai guru dioperkan pada rekannya. Nanti pada akhir bukan gaji tersebut diserahkan semuyanya pada guru carataker tersebut. Sedang Pak Guru yang ngobyek dagang sapi itu pernah mengatakan di depan murid. “Jika sapiku mati satu dalam perjalanan, tidaklah rugi.”
Maka kita tunggu, siapa yang menjadi Presiden RI berikutnya pada Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo atau Prabowo terserah, yang penting presiden penerus Jokowi itu bisa memberikan gaji yang layak untuk para guru termasuk dosennya. Anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN harus tepat guna. Dengan demikian mereka bisa fokus dalam tugasnya, tidak lagi mikir besok beras habis dan ongkos kuliah anak bagaimana. (Cantrik Metaram)
