COP28: Perlu Dana Besar Tangani Krisis Iklim

KOnferensi Parapihak (COP28) yang digear di Dubai, UEA, 27 Nov. s/d 12 November a.l. membahas penggalangan dana klima global (GCF) untuk menekan emisi CO2.

PERTEMUAN parapihak (COP) terkait upaya untuk mencegah pemanasan global akibat perubahan iklim yang digelar di Dubai, 27 Nov. sampai 2 Desember berhasil menghimpun pendanaan iklim global (CGF) untuk menekan emisi karbon dioksida (CO2e).

Di sela-sela ajang COP28, Indonesia menegaskan lagi upaya penurunan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan untuk mengendalikan perubahan iklim melibatkan dua negara dengan hujan tropis terbesar yakni Brazil dan Kongo.

Indonesia, menurut Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, berpengalaman untuk menurunkan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU) terutama untuk menekan deforestrasi sampai titik terendah.

Atas pencapaian tersebut, Indonesia berhak memperoleh result-based payment) atau pembayaran berbasis hasil dari Global Climate Fund (GCF), Kerajaan Norwegia dan Bank Dunia.

Di sektor FOLU, emisi Indonesia pada 2019 mencapai 922 juta ton  CO2e  akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi, lalu turun pada 2020 menjadi 183 juta ton CO2e, kembali naik pada 2021 menjadi 224 juta ton CO2e dan turun lagi 2022 menjadi 222 juta ton.

Alue juga menyerukan pada negara-negara maju untuk tidak hanya meminta  Indonesia dan negara-negara berkembang menjaga hutan tropisnya, namun juga memberikan sumbangan melalui GCF.

Di sela-sela Wolrd Climate Summit atau rangkaian kegiatan COP28 di Dubai, Presiden Jokowi bertemu dengan PM Norwegia Jonas Ghar Store yang saat itu menyampaikan kelanjutan komitmen dukungan negaranya  berupa dana 100 juta dollar AS yang sudah diberikan pada periode 2017 – 2018 dan 2018 -2019.

Pada bagian lain Jokowi mengemukakan, upaya untuk mencegah terjadinya perubahan iklim membutuhkan biaya besar dan negara-negara berkembang tidak mungkin melakukannya sendiri. “Indonesia butuh investasi lebih satu triliun dollar AS untuk menciptakan net zero emission pada 2060.

Indonesia, lanjutnya, juga mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, swasta, filantropi dan dukungan negara-negara sahabat dan posisi Indonesia jelas yakni membangun negara yang memiliki ketahanan (resilence), sejahtera, berkelanjutan dan ekonomi inklusif.

Sementara itu, terkait pendanaan iklim untuk transisi energi mau pun kehilangan dan kerusakan (lost and damage) yang menjadi salah satu isu utama COP28, sudah disepakati pendanaannya oleh sejumlah negara.

UAE dan Jerman memberikan komitmennya masing-masing sebesar 100 juta dollar AS, Uni Eropa 225 juta Euro, Inggeris 60 juta poundsterling, Amerika Serikat 17 juta dollar AS dan Jepang 10 juta dollar AS.

Dunia milik kita bersama, wajar saja yang kuat ekonominya cawe-cawe membantu demi kemaslahatan bersama, sebaliknya negara-negara berkembang yang menerima bantuan juga harus memiliki komitmen kuat mencegah perubahan iklim.  (kompas/ns)

 

Advertisement