HARI “H” 14 Februari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya 24 hari lagi, namun berbagai potensi penyimpangan dan pelanggaran terutama praktek money politics agaknya bakal marak.
Sejumlah dugaan pelanggaran Pemilu a.l Capres No. urut 3 Gibran Rakabuming Raka membagi-bagi susu gratis pada acara CFD di Jakarta Pust (3/12), Capres No. urut 1 Anies Baswedan di Jambi mengolok-olok paslon lainnya (14/12) dan paslon No. urut 2 Ganjar Pranowo membagi-bagi voucher internet (24/12) dan Capres No. urut 3 Prabowo Subianto hadir dalam acara Natal yang digelar BUMN.
Bawaslu memperkirakan, potensi pelanggaran bakal meningkat dilakukan oleh para pendukung ketiga kontestan paslon dan parpol dalam bentuk kampanye hitam, ujaran kebencian, politik identitas, provokasi dan hoaks di tengah kampanye terbuka yang digelar sejak Minggu, 21 Jan – 7 Fbruari.
Money politics atau politik uang yang sangat mendegradasi kualitas demokrasi dan juga pemimpin atau wakil rakyat terpilih nanti, seperti diungkapkan dalam tim investigasi Harian Kompas 19/1) juga dikhawatirkan terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilu 2024.
Alurnya, seorang caleg membentuk struktur tim sukses untuk menggolkannya terdiri dari koordinator wilayah, koordinator kecamatan dan koordinator desa sampai level RT.
Koordinator desa sampai level RT membagikan data warga yang akan menerima uang agar bersedia mendukung calon tertentu, lalu data disetorkan ke koordinator kecamatan, lalu uang disalurkan melalui koordinator RT dan Desa.
Sehari menjelang pencoblosan kertas suara, koordinator RT atau Kelurahan membagi-bagikan amplop berisi uang dan juga gambar caleg dan selanjutnya memasang sticker di rumah warga yang sudah didekati agar yang bersangkutan tidak menerima uang dari orang suruhan caleg lain.
AD, Koordinator kecamatan yang bertugas sebagai perangkat Desa di Kudus, Jawa Tengah mengaku menjadi koordinator Serangan Fajar pada Pemilu 2019 dan 2024 untuk caleg dan parpol berbeda.
Dari dokumen berisi daftar 62 anggota tim dan formulir pendaftaran pemilih yang ditemukan di rumah AD dan ia juga terungkap selaku koordinator kecamatan yang membawahi satu koordinator desa, lima koordinator RW dan 55 koordinator lapangan.
AD pada Desember lalu mengaku telah berhasil menghimpun sekitar 18.000 nama calon pemilih untuk tingkat kecamatan , atau berarti diperlukan pula 18.000 lembar amplop berisi lembar Rp50.000 sampai Rp100.000 per amplop.
Maraknya praktek “money politics” di ajang Pemilu juga terungkap dari aliran dana mencurigakan Rp51 triliun oleh PPATK melibatkan 100 caleg terdaftar (DCT) bersumber dari bandar judi dan narkoba, penambangan liar dan kegiatan illegal lainnya.
Sementara, seorang anggota DPR periode 2019 – 2024 yang menolak mengungkapkan identitasnya menyebutkan, paling tidak diperlukan uang Rp10 miliar sampai Rp20 miliar untuk lolos di Senayan (DPR Pusat.
Makanya jangan berharap banyak, alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi anggota DPR yang terpilihnya karena membayar, yang ada di benaknya tentu cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
Sebaliknya, bagi para makelar atau calo khusus pencalegan para wakil rakyat, ia tak peduli siapa asal-usul, rekam jejak atau kriteria calon yang akan dimenangkannya, yang penting kuat bayar saja.
Indonesia mau dibawa ke mana oleh para pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih dengan membayar dari uang hasil kejahatan? Quo vadis!
Padamu caleg (atau kontestan, siapa pun) kami berjanji, padamau bandar kami berbhakti, padamu uang kami mengabdi!
