JAKARTA – Hasil pertemuan kementerian pertahanan Indonesia dan Filipina menyepakati bahwa Indonesia diperbolehkan masuk wilayah perairan Filipina untuk bisa membebaskan sandera.
Seperti dikatakan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, meski harus izin terlebih dahulu, namun pihak Filipina sepakat militer Indonesia bisa segera merangsek masuk jika jalur diplomasi dan negoisasi tak bisa dilakukan.
“Ya begini mereka setuju ya. memang sudah ada dasar hukumnya tahun 1975. Dengan adanya penyanderaan ini saya ke sana, bagaimana perencanaannya, mereka sudah setuju.” ujar Ryamizard kepada Republika di Kantor Menkopolhukam, Selasa (28/6/2016).
Namun Ryamizard mengatakan meskipun izin sudah didapat, perlu ada pertimbangan dan rencana yang matang bila harus melakukan operasi militer. Jika jalan diplomasi tak kunjung membuahkan hasil maka TNI harus bergerak untuk operasi militer.
“Pasti ada korban. Itu yang kita hindari. Pasti ada. Itu yang jadi perhatian utama kita,” ujar Ryamizard.
Sementara itu Crisis Centre yang digawangi Kementerian Koordinator Polhukam juga sedang melakukan negoisasi dan diplomasi terkait tujuh sandera WNI di Filipina yang diduga disandera dua kelompok berbeda.
