
ANURA Kumara Dissanayake (55), pimpinan partai National People’s Power yang pernah dua kali memimpin pemberontakan terhadap pemerintah namun gagal, terpilih dalam pilpres Sri Lanka, Sabtu (21/9).
KPU Sri Lanka, Minggu malam (22/9) menyatakan, Dissanayake yang berhaluan Marxis, meraih 42,31% suara di putaran kedua.
Pada penghitungan pertama, Dissanayake dan pemimpin oposisi, Sajith Premadasa, berada di posisi teratas, tetapi keduanya gagal meraih 50% suara yang dibutuhkan untuk menang langsung, sehingga dilanjutkan dengan pemilihan suara kedua.
Perolehan suara Premadasa sempat mendekati Dissanayake dalam penghitungan kedua, namun posisi Dissanayake tetap unggul dan tidak bisa dikejar lagi.
Hasil akhir menunjukkan Premadasa memperoleh 32,76% suara, tertinggal hampir 10% dari Dissanayake dan setelah seluruh suara dihitung, Dissanayake unggul lebih dari 1,2 juta suara.
Dalam penghitungan suara preferensi kedua, mekanisme pemilihan di Sri Lanka tidak mewajibkan partai politik untuk meraih 50% suara, cukup menjaga keunggulan setelah penghitungan kedua dilakukan.
Tingkat partisipasi pemilih di Sri Lanka dalam Pilpres kali ini sangat tinggi, mencapai hampir 80%, dengan lebih dari 13,6 juta suara diberikan di seluruh negeri.
Begitu mendapat kabar kepastian mengenai hasil final pilpres, Dissanayake di medsos mengatakan, mimpi rakyat Sri Lanka selama berabad-abad akhirnya menjadi kenyataan.
“Pencapaian ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan upaya kolektif ratusan ribu pendukung,” ujarnya seraya menambahkan jutaan mata berharap penuh mendorong kita untuk maju dan bersama-sama. Kami siap untuk menulis ulang sejarah Sri Lanka,” katanya.
Sementara Petahana Wickremesinghe yang menjadi presiden saat krisis ekonomi melanda Sri Lanka pada 2022 dan memberlakukan kebijakan penghematan ketat, berada di posisi ketiga, hanya meraih 17,27% suara.
Wickremesinghe belum secara resmi mengakui kekalahan, namun Menlu Ali Sabry mengatakan bahwa kemenangan Dissanayake sudah jelas.
“Meski saya mendukung Ranil Wickremesinghe, rakyat Sri Lanka telah menjatuhkan pilihan mereka. Saya menghormati pilihan mereka untuk Anura Kumara Dissanayake,” ujar Sabry di medsos.
Isu ekonomi menjadi topik utama selama kampanye delapan minggu terakhir. Banyak warga marah atas kebijakan penghematan yang diberlakukan sejak puncak krisis dua tahun lalu.
Dissanayake berjanji tidak akan membatalkan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang mewajibkan penghematan sebagai syarat bantuan ekonomi, kecuali hanya mengubah syarat kesepakatan melalui negosiasi ulang.
Partai Dissanayake, yang dulu berada di pinggiran politik dan pernah memimpin dua pemberontakan Marxis yang gagal di tahun 1970-an dan 1980-an, mulai mendapatkan dukungan besar setelah krisis ekonomi beberapa tahun terakhir.
Pada pemilu 2020, partai Dissanayake hanya meraih kurang dari 4 persen suara, namun krisis ekonomi yang berlangsung selama empat tahun terakhir memberikan kesempatan bagi partainya bertumbuah.
Dissanayake menyalahkan krisis utang negara pada budaya politik yang “korup”, meski faktor-faktor ekonomi global juga ikut berperan.
Sri Lanka yang baru keluar dari perang saudara melawan melawan kelompok etnis militan Tamil Eelam antara 1983 sampai 2009 yang menewaskan 100-ribu korban, jauh ke tangan kepemimpinan dinasti Rajapaksa.
Pemimpin klan Rajapaksa dipimpin Presiden Gotabaya, kakak laki-lakinya Mahinda selaku perdana menteri, kakak yang satunya lagi, Basil menteri keuangan , adiknya Chamal menteri irigasi dan putranya, Namal menpora.
Gelombang unjuk rasa melengserkan Gottaya pada Juli 2022 di mana puncaknya dengan pendudukan istana sehingga ia mlarikan diri.
Namun di bawah Presiden Ranil Wickremesinghe, tokoh oposisi yang ditunjuk sebagai presiden pengganti Gotabaya selama dua tahun sisa masa jabatannya ternyata tidak membawa perubahan, bahkan pemerintahannya dianggap bayang-bayang rezim sebelumnya.
Tugas presiden baru sangat berat, mengembalikan kepercayaan rakyat dan harus berupaya memperbaiki ekonomi yang morat-marit dan praktek korupsi dinasti Rajapaksa (Deutsche Welle/ns)




