SEMENANJUNG Korea nyaris tidak pernah sepi dari retorika perang yang terus dikumandangkan terutama oleh pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un.
Presiden Korut Kim Jong Un memanggil para pejabat keamanan tinggi di negara itu, Senin (14/10) bertujuan merencanakan aksi militer segera di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Selatan.
Mengutip media Pemerintah Korut, KCNA , AFP menyebutkan, pertemuan di Pyongyang itu dihadiri oleh kastaf AD, para pejabat militer lainnya serta menhankam negeri itu.
“Presiden Kim menetapkan arahan aksi militer segera dan mengindikasikan tugas-tugas penting yang harus dipenuhi dalam persiapan perang dan hak untuk membela diri,” tulis KCNA dikutip dari AFP.
Pertemuan dilangsungkan di tengah tudingan Korut, Korsel menerbangkan drone pembawa selebaran propaganda di atas Ibu Kota Pyongyang, dan mengerahkan pasukan ke perbatasan.
“Kim Jong Un menyatakan ketegasan sikap politik dan militer dalam pertemuan itu,” ungakap KCNA. Korea Utara menuduh Korea Selatan bertanggung jawab atas drone-drone yang membawa sampah dan menyebarkan selebaran propaganda berisi rumor.
Korut bereaksi keras dan menganggapnya sebagai deklarasi perang jika ada lagi drone yang terdeteksi memasuki wilayahnya.
Menhan Korsel Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim Korut terkait penerbangan drone itu, namun Kastaf Gabungan Korsel meralatnya dengan berujar, “Kami tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korut benar atau tidak”.
Para aktivis di Korsel sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon, atau drone kecil yang sulit dideteksi.
Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat berbahan polipropilena, mirip styrofoam, sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korut maupun Korsel.
Tim Penyelidik PBB
Komando PBB yang mengawasi gencatan senjata Perang Korea sudah mendengar klaim Korut dan sedang menyelidikinya sesuai perjanjian gencatan senjata.
Korut dan Korsel secara teknis masih berperang karena Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Sementara itu, tindakan permusuhan lainnya dilakukan Korut, Selasa (15/10) dengan meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubungkan wilayahnya dengan Korut.
“Korut meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara Garis Demarkasi Militer,” kata Kastaf Gabungan Korsel seperti dikutip dari kantor berita AFP.
Menurut pakar, yaitu Yang Moo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korut di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un belum mau bernegosiasi dengan Korsel.
“Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korut,” kata Yang Moo-jin kepada AFP.
Ia menambahkan, Korut mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan juga bisa menjadi “persiapan untuk pembangunan tembok t,” ujarnya. Hubungan antara kedua Korea yang mrupakan bangsa serumpun itu saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun terakhir ini.
Korut pekan lalu mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korsel secara permanen, dengan memotong jalan dan rel KA yang terhubung ke Korsel, lalu membangun struktur pertahanan yang kokoh.
Sejak Kim Jong Un mendeklarasikan Korsel sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korut memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat.
Propaganda perang yang terus dikobarkan di Semenanjung Korea sejauh ini agaknya hanya untuk kepentingan politik domestik dan sekedar menghangatkan suasana, belum terindikasi bakal bereskalasi menuju perang sesungguhnya. (AFP/KCNA/ns)
