JAKARTA, KBKNews.id – Wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali muncul ke permukaan. Namun, usulan itu dinilai bermuatan politik.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas menyebut aspirasi yang muncul wajar. Namun, wacana ini dinilai sudah selesai sejak pemisahan Polri dari Kemendagri pada 1946. Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga pernah memisahkan Polri dari TNI pada 2000.
“Sejak itu Polri menjadi lembaga independen yang langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tutur Hasbi, Rabu (8/5/2025).
Potensi konflik kepentingan bisa terjadi jika besar Polri menjadi alat politik.
“Saya khawatir kalau Polri di bawah Kemendagri atau TNI malah sangat besar potensinya menjadi alat politik dan melakukan intervensi politik yang lebih besar lagi,” tutur Hasbi.
Bila tuntutan untuk membenahi netralitas dan profesionalitas Polri, Hasbi menyarankan agar dilakukan terlebih dulu evaluasi dan pembenahan institusi Korps Bhayangkara.
“Ini lebih rasional dan bermanfaat. Ibarat pepatah, menangkap tikus tidak perlu membakar lumbungnya, cukup pasang jerat keju. Ini pendapat saya pribadi ya,” ujar Hasbi.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto. Adapun salah satu tuntutan yakni, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri.
 kembali muncul ke permukaan.){kind=link}