JAKARTA, KBKNews.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa Program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan serentak pada Juli 2025. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak bersekolah.
Sebanyak 100 titik percontohan disiapkan untuk menampung 9.755 siswa, dengan didukung oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan lainnya.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Gus Ipul, Senin (30/6/2025).
Sekolah ini akan berbasis asrama dan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Siswa akan mengikuti pelajaran formal pada siang hari dan menerima pendidikan karakter di malam hari.
Materi pembelajaran mencakup nilai-nilai agama, kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Kegiatan ekstrakurikuler juga disiapkan agar siswa bisa mengembangkan minat dan bakat masing-masing.
Untuk seleksi peserta, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan melakukan verifikasi langsung ke lapangan oleh tim gabungan dari Dinas Sosial, pendamping PKH, BPS, dan pemerintah daerah.
“Sasaran kita dari Desil 1 yang miskin-miskin ekstrem itu, kemudian ada tim yang berkunjung, berdialog dengan orang tuanya, melihat kondisi objektifnya,” katanya.
Anak-anak dari keluarga miskin yang belum terdata BPS tetap bisa ikut jika terbukti memenuhi kriteria melalui survei lapangan.
“Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit,” tuturnya.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah yang sudah direnovasi. Namun, ke depan pemerintah akan membangun sekolah permanen di lahan seluas minimal delapan hektare.
Setiap sekolah dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dan dilengkapi fasilitas lengkap. Estimasi biaya pembangunan satu sekolah mencapai Rp200 miliar.
“Diperkirakan biayanya satu sekolah itu sampai Rp200 miliar, lengkap dengan meubelairnya dan perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar,” ujar Gus Ipul.
Sebaran 100 titik tahap pertama mencakup 395 rombongan belajar di Pulau Jawa (48 titik), Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali dan Nusa Tenggara (4), Kalimantan (4), Maluku (4), dan Papua (3).
“Seratus titik pertama ini sudah ada 9.755 siswa, 1.554 guru dan 3.390 tenaga Pendidikan,” kata Gus Ipul.
Gedung sementara yang digunakan tahun ini nantinya tidak akan dibiarkan kosong, tetapi akan difungsikan sebagai rumah singgah atau layanan lainnya sesuai kebutuhan daerah.
“Akan difungsikan sebagai rumah singgah atau layanan sesuai kebutuhan pemerintah daerah setelah tidak lagi digunakan,” imbuhnya.
Tenaga pendidik akan dikoordinasikan bersama Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN. Kepala sekolah berasal dari ASN, sementara guru direkrut dari PPPK dan lulusan program profesi guru.
Pemerintah juga menggandeng Kementerian PPPA dan KPAI untuk menjamin keamanan siswa di lingkungan asrama. Pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi menjadi fokus utama.
“Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah, kedua jangan sampai terjadi kekerasan seksual, dan yang ketiga jangan sampai ada semacam tindakan atau ucapan yang mengarah pada intoleransi. Kita melakukan upaya penjagaan dengan mekanisme yang sedang disiapkan,” tegas Gus Ipul.
Selain tahap pertama, pemerintah juga menyiapkan 100 titik tambahan untuk gelombang kedua, yang saat ini sedang dalam proses perekrutan siswa dan guru.
Fasilitas pada tahap ini akan memanfaatkan 122 BLK milik Kemnaker dan 45 gedung pemda. Targetnya mencakup 424 rombel, 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendukung pendidikan.
“Mudah-mudahan di bulan Juli, kedua tahap ini bisa kita lakukan memulai proses belajar mengajar,” pungkasnya.
