BEGITU banyak peluang untuk mengakali hukum dan perundang-undangan di negeri ini sehingga untuk membasmi berbagai anomali yang tumbuh subur, tidak bisa dilakukan dengan cuap-cuap atau retorika.
Bahkan lembaga superbody seeerti KPK yang dibentuk untuk membasmi korupsi contohnya, sejumlah petingginya malah ikut terjerat, begitu pula tak kurang-kurangnya para (oknum) penegak hukum, mulai dari polisi, hakim dan jaksa yang menjadi “pagar makan tanaman”.
Presiden Prabowo Subianto geram dengan ulah serakah para pengusaha, mengingat belakangan ini banyak sekali perilaku serakah yang dilakukan mereka, bahkan tak jarang ada pengusaha mengakali peraturan untuk meraih laba.
“Ada mazhab ekonomi liberal neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya. Kalau ini, namanya serakahnomics,” ujar Prabowo dalam Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7).
Kegiatan tersevut digelar secara serentak atau hybrid dari Desa Bentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
Presiden mensinyalir, banyak pengusaha serakah yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, dan tak jarang mengakali aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Rakyat masih banyak yang susah, kok masih ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan mereka ? Itu adalah adalah pengisap darah rakyat, parasit penghisap darah, vampir-vampir ekonomi,” kata Prabowo.
Menurut catatan, contoh teranyar keserakahan pengusaha berupa pengoplosan yang dilakukan terhadap komoditi beras yang merugikan rakyat sampai sekitar Rp100 triliun per tahun.
Modusnya, mulai dari cara sederhana dengn menukar label kemasan beras biasa menjadi beras premium atau mengoplos beras biasa dengan beras premium dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.
Prabowo dengan nada tinggi menegaskan akan menindak tegas pengusaha semacam itu, bahkan ia mengaku sudah beberapa bulan terakhir ini pemerintah menperingatkan mereka.
“Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan, tolonglah patuhi ketentuan patuhi undang-undang,” tegas Prabowo.
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh presiden.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih terdiri dari unsur lintas kementerian, a.l Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
Program peluncuran 80.000 koperasi ini sebuah terobosan besar untuk mengatrol kesejahteraan rakyat terutama wong cilik, tapi tentu harus diuji lagi dalam pelaksanaannya, agar sesuai sasaran, tidak malah jadi bancakan oknum-oknum serakah.
Waktu akan membuktikannya!
