KETUA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah, SpA(K) mengingatkan, walau program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara umum cukup baik, pengawalan harus dilakukan untuk menghindari kasus-kasus keracunan.
Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini.
Kasus keracunan makanan siswa sekolah yang diduga pascakonsumsi MBG terus terjadi di beberapa daerah sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan mulai secara resmi pada 6 Januari 2025.
Terakhir, 250 lebih pelajar di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Berkaitan dengan beberapa kasus keracunan yang terjadi, dr Piprim menyebut program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan.
“Karena makanan bergizi disiapkan di jam-jam sekolah , disiapkannya di pagi hari misalkan, agar ketika sampai ke anak-anak, makanan tetap aman, memenuhi standar keamanan pangan,” katanya ketika kepada watawan di Jakarta Timur, Sabtu (20/9).
dr Piprim mengingatkan program MBG itu bukan hanya soal membagikan makan pada anak. Namun, ini juga tentang soal memenuhi kebutuhan gizi anak dan menjaga standar pangan.
“Saya kira, program MBG  tidak sekedar membagikan makanan, tapi  kualitas nutrisi dan standar keamanan pangannya  harus tercukupi. Jangan lagi ada korban keracunan di mana-mana pada anak sekolah,” sambungnya.
Untuk menciptakan program MBG yang lebih baik, menurut dr Piprim, diperlukan kerja sama oleh banyak pihak.
“Ini harus melibatkan pihak pemerintah, sekolah, guru, serta orang tua. Selain itu, respons atau masukan dari anak-anak yang menerima MBG juga perlu didengar, “ ujarnya.
Evaluasi Total
Sedangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program .
Evaluasi tersebut diperlukan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya.
Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
Namun dalam pelaksanaannya, justru terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9).
“Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujar Qodari.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
Qodari menegaskan, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun. “Kan MBG tingkat accident-nya cuma lima persen atau cuma satu persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident, ” ujarnya.
“MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dicapai oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
