PEMERINTAH Jepang berencana menempatkan rudal darat ke-udara di Pulau Yonaguni yang berbatasan langsung dengan Taiwan, paling lambat Maret 2031 untuk mengantisipasi kemungkinan serangan China daratan.
BBC melaporkan (26/2), langkah ini menandai pertama kalinya Jepang menetapkan tenggat waktu spesifik sejak rencana tersebut pertama kali diumumkan pada 2022.
Sistem pertahanan udara di wilayah itu diperlukan, tentu bukan untuk menghadapi potensi serangan dari tetangganya, Taiwan, tetapi justeru mengantisipasi kemungkinan invasi China daratan ke negeri pulau tersebut.
China menganggap Taiwan masih bagian dari wilayahnya yang suatu waktu anti, seperti pernyataan yang acap dilontarkan para pemimpinnya, harus dipulangkan atau direbut kembali.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengungkapkan, Yonaguni akan dilengkapi dengan sistem rudal dari darat ke udara jarak menengah
Sistem ini dirancang khusus untuk mencegat pesawat maupun rudal musuh yang masuk ke wilayah kedaulatan “Negeri Sakura”, sebagaimana dilansir BBC, Rabu (25/2).
Sistem rudal buatan dalam negeri Jepang ini memiliki kemampuan operasional yang signifikan.
Rudal berjangkauan sekitar 50 kilometer dengan kemampuan radar 360 derajat, mampu melacak hingga 100 target dan menyerang hingga 12 target secaa serentak.
Mengenai jadwal pasti pengoperasiannya, Koizumi memberikan catatan terkait kesiapan infrastruktur di lapangan.
“Waktu pengerahan unit rudal bisa berubah tergantung pada kemajuan perbaikan fasilitas di masa depan, namun rencana saat ini adalah untuk tahun fiskal 2030,” ujar Koizumi, Selasa (24/2).
Secara geografis, Yonaguni memiliki posisi yang sangat strategis. Pulau ini hanya berjarak 110 kilometer dari pesisir Taiwan.
Pos pengamatan terdepan
Dalam 10 tahun terakhir, Jepang telah mengubah pulau yang dulunya tenang ini menjadi pos militer terdepan.
Saat ini, Yonaguni telah dihuni oleh sekitar 160 anggota Pasukan Bela Diri Jepang yang bertugas melakukan pengawasan pantai.
Tak hanya rudal, pemerintah juga berencana mengaktifkan unit peperangan elektronik untuk mengganggu komunikasi dan radar musuh pada tahun fiskal 2026.
Pengumuman ini muncul selang sehari setelah China memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 20 perusahaan dan entitas Jepang dengan alasan keamanan nasional.
Hubungan antara Tokyo dan Beijing memang dilaporkan berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi pada November 2025.
Kala itu, dia mengisyaratkan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang akan diaktifkan jika terjadi serangan dari Beijing terhadap Taiwan.
Beijing pun merespons dengan berbagai cara, mulai dari mengirim kapal perang, membatasi ekspor tanah jarang, membatasi pariwisata, membatalkan konser, hingga menarik kembali kerja sama peminjaman panda.
Beijing dan Tokyo tak pernah akur, selain diwarnai perebutan hegemoni terselubung di wilayah Asia, juga dendam kesumat masa lalu saat dalam Perang Dunia II lalu, Jepang sempat menjajah China, dan di era kekinian, keberpihakan Jepang pada Taiwan.      (BBC/ns)
