Jakarta, KBKNews.id – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada kebijakan energi Indonesia. Di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dunia akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, pemerintah mempercepat agenda transisi energi nasional.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah program konversi besar-besaran kendaraan bermotor konvensional menjadi kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan hingga 120 juta unit sepeda motor dapat beralih dari bahan bakar minyak ke listrik dalam beberapa tahun ke depan.
Program tersebut akan dijalankan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Satgas Transisi Energi Dibentuk
Bahlil menjelaskan pembentukan Satgas merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat berbagai program energi bersih, termasuk elektrifikasi sektor transportasi.
Menurutnya, jumlah sepeda motor berbahan bakar minyak di Indonesia saat ini mencapai sekitar 120 juta unit. Maka dari itu, konversi kendaraan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden (Presiden Prabowo Subianto) kepada saya sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Satgas ini tidak hanya bertugas mempercepat konversi kendaraan, tetapi juga memastikan berbagai program transisi energi dapat berjalan efektif dan terkoordinasi.
Target Implementasi 3-4 Tahun
Pemerintah menargetkan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun. Namun Presiden berharap program tersebut bisa dilaksanakan lebih cepat mengingat kondisi ketahanan energi global yang semakin tidak pasti.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” kata Bahlil.
Selain konversi kendaraan bermotor, Satgas juga akan mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala besar hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt.
Efisiensi Subsidi Energi
Menurut Bahlil, percepatan transisi energi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan beban subsidi energi yang selama ini ditanggung pemerintah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga surya.
“Sudah barang tentu orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan dengan cepat, tetapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Dengan mengonversi PLTD berbahan diesel ke PLTS akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik kita sekaligus mendorong percepatan penggunaan motor dan mobil listrik,” jelas Bahlil.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat volatilitas harga minyak dunia yang sangat dipengaruhi situasi geopolitik.
Konflik Timur Tengah Ancam Pasokan Energi
Percepatan transisi energi ini juga dipicu oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menimbulkan kekhawatiran akan gangguan jalur distribusi minyak global, termasuk di Selat Hormuz.
Selat tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia, yang dilalui sebagian besar perdagangan minyak dari kawasan Teluk.
Jika konflik berkepanjangan, kondisi ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global serta mengganggu pasokan energi bagi negara-negara pengimpor seperti Indonesia.
Dorongan Percepat Energi Terbarukan
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai percepatan transisi energi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Bhima, pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang melimpah di Indonesia.
“Percepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari air, angin, dan surya,” ujarnya.
Ia menambahkan elektrifikasi transportasi, terutama penggunaan kendaraan listrik pada transportasi publik, dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
Selain itu, pengurangan penggunaan energi fosil dalam sektor pembangkit listrik juga dinilai penting untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap perekonomian nasional.
Risiko Fiskal dan Kebutuhan Revisi APBN
Di sisi lain, Bhima menekankan perlunya memperkuat ketahanan fiskal negara untuk menghadapi potensi lonjakan harga energi. Menurutnya, pemerintah perlu segera mempertimbangkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mengantisipasi kenaikan subsidi energi.
“Realokasi anggaran ke subsidi energi mendesak dilakukan. Diperkirakan butuh alokasi tambahan hingga Rp340 triliun untuk jaga agar defisit APBN tidak melebar. Sebaiknya realokasi jangan menambah utang baru,” kata Bhima.
Ia menyarankan realokasi anggaran dilakukan dengan menggeser belanja nonprioritas agar risiko fiskal tetap terkendali tanpa menambah utang baru.
Dukungan Industri dan Investasi Energi Surya
Selain kebijakan pemerintah, percepatan transisi energi juga didukung oleh rencana investasi dalam industri energi terbarukan.
CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani menyebutkan adanya investasi sekitar Rp23,66 triliun untuk membangun industri pendukung pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas produksi hingga 50 gigawatt. Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri energi bersih di dalam negeri.
