JAKARTA, KBKNews.id – Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi langkah tegas pemerintah dalam mempercepat kemandirian energi nasional. Pada Kamis sore (12/3/2026), Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Tujuannya untuk membahas peta jalan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di berbagai penjuru tanah air.
Pertemuan tersebut difokuskan pada laporan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) percepatan transisi energi serta rencana besar konversi kendaraan berbahan bakar fosil menuju tenaga listrik.
“Saya tadi menghadap Bapak Presiden, dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik,” ujar Bahlil saat ditemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan setelah rapat terbatas berakhir.
Target Eksekusi Menjelang Hari Raya
Bahlil mengungkapkan Satgas yang melibatkan delapan menteri serta perwakilan PT PLN (Persero) ini telah merumuskan langkah konkret. Salah satu prioritas utama adalah mengganti pembangkit listrik berbasis solar (diesel) dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Ambisi pemerintah tidak main-main. Bahlil memberikan sinyal aksi nyata di lapangan akan segera terlihat dalam waktu dekat. Bahkan diproyeksikan mulai berjalan sekitar masa libur Lebaran tahun ini.
“Mungkin hari raya, ini sudah bisa action, dan pertama yang akan kami selesaikan adalah diesel-diesel, PLTD yang dari solar, akan kami selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geothermal,” ucap Bahlil penuh optimisme.
Benteng Pertahanan di Tengah Gejolak Global
Langkah menyuntik mati PLTD bukan sekadar isu lingkungan, melainkan strategi bertahan di tengah ketidakpastian dunia. Bahlil menekankan konflik yang memanas di kawasan Asia Barat telah mengganggu rantai pasok energi global. Pada akhirnya mengancam ketahanan energi domestik jika Indonesia terus bergantung pada bahan bakar fosil.
“Karena itu kami mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kami konversi dari fosil untuk kami bisa lakukan seperti ini,” tuturnya.
Meski belum merinci titik koordinat PLTD mana saja yang akan dipadamkan terlebih dahulu, Bahlil memastikan sebaran lokasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Terutama daerah yang selama ini masih sangat bergantung pada generator diesel.
Mekanisme Paralel: Tak Ada Listrik yang Padam
Masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pemutusan aliran listrik selama proses transisi. Pemerintah menerapkan sistem kerja paralel; pembangkit hijau dibangun terlebih dahulu sebelum mesin diesel benar-benar dimatikan.
Bahlil menegaskan operasional PLTD hanya akan berhenti total setelah pembangkit penggantinya resmi mencapai tahap Commercial Operation Date (COD).
“Bangun dulu dong, kalau disetop belum dibangun, kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan,” kata Bahlil menjelaskan teknis transisi tersebut.
Sebagai langkah penutup, pemerintah juga berencana merombak Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan penyediaan setrum nasional benar-benar selaras dengan ambisi transisi energi yang sedang digenjot oleh kepemimpinan Presiden Prabowo.
