Jakarta, KBKNews.id – Suasana di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memanas setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melontarkan kritik tajam terhadap tindakan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. PBB secara resmi menyoroti langkah Washington yang melakukan blokade di Selat Hormuz, jalur air paling vital bagi pasokan energi global.
Guterres menegaskan tindakan menutup akses di perairan internasional tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Menurutnya, kedaulatan laut internasional menjamin hak setiap negara untuk melintas tanpa hambatan, termasuk di titik rawan seperti Selat Hormuz.
“Hak serta kebebasan navigasi internasional harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Ini adalah kunci untuk menghindari gesekan bersenjata dan menjaga stabilitas perdamaian dunia,” tegas Guterres dalam konferensi pers di New York, Selasa (14/4/2026).
Strategi Tekanan Maksimum Donald Trump
Blokade ini bermula pada Senin (13/4/2026), ketika Presiden Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menutup total akses masuk dan keluar Selat Hormuz bagi kapal-kapal yang dianggap berafiliasi dengan kepentingan tertentu. Langkah drastis ini diambil setelah negosiasi perdamaian antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir buntu pekan lalu.
Melalui saluran resminya, Trump menyatakan kekuatan militer digunakan sebagai alat penekan agar Teheran bersedia tunduk pada draf kesepakatan damai yang diajukan Washington.
“Angkatan Laut kita akan memastikan tidak ada kapal yang melintas secara ilegal di sana hingga kesepakatan tercapai,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari The Guardian.
Syarat Nuklir yang Menjadi Batu Sandungan
Gagalnya perundingan di Islamabad berakar pada tuntutan keras AS terkait program nuklir Iran. Wakil Presiden AS, JD Vance, menjelaskan Gedung Putih mensyaratkan penghentian total pengembangan senjata nuklir sebagai harga mati untuk mengakhiri perang permanen dengan Iran dan Israel.
Namun, pada awalnya, Teheran menolak mentah-mentah syarat tersebut karena dianggap mencampuri kedaulatan domestik mereka.
“Tujuan utama kami adalah mendapatkan komitmen tegas mereka tidak akan memiliki senjata nuklir atau teknologi yang mempercepat kepemilikan senjata tersebut. Itulah yang kami perjuangkan di meja perundingan,” ungkap Vance.
Titik Terang di Balik Ketegangan
Meski situasi di laut terlihat mencekam karena adanya blokade, sinyal diplomasi justru menunjukkan perkembangan tak terduga. JD Vance mengklaim tekanan militer tersebut mulai membuahkan hasil. Ia menyebut pemimpin tertinggi Iran kini mulai melunak dan memberikan indikasi setuju terhadap poin-poin perdamaian yang diajukan AS.
“Kami telah mendapatkan sinyal persetujuan atas persyaratan yang kami tetapkan, baik dari pemimpin tertinggi maupun jajaran petinggi lainnya,” tambah Vance kepada media.
Saat ini, delegasi AS dikabarkan tengah bersiap untuk kembali ke Pakistan guna meresmikan hasil perundingan tersebut. Meski demikian, dunia internasional tetap menaruh kekhawatiran besar. Jika blokade di Selat Hormuz terus berlanjut tanpa penyelesaian hukum, PBB khawatir preseden ini akan merusak tatanan maritim dunia dan memicu eskalasi baru yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
