JAKARTA – Pemerintah Jokowi-JK dalam melakukan evaluasi berjanji menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas, dan terus melakukan aksi afirmatif pengurangan kemiskinan.
“Dua program prioritas tersebut merupakan upaya jangka pendek dan menengah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan sehingga mereka dapat lebih berdaya dan produktif dalam jangka panjang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantor Dirjen Pajak, Selasa (16/8/2016).
Contoh nyata, akan dilakukan perluasan pemberian dana bantuan kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Perluasan cakupan SISN Kesehatan, dan Bantuan Tunai Bersyarat melalui program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Bambang hal tersebut dapat meringankan beban penduduk miskin.
Selain itu, ‎pemerintah juga akan memberikan subsidi energi dan nonenergi yang secara bertahap akan bergeser dari sektor konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Transformasi subsidi seperti beras miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan nontunai. Selain itu akan ada subsidi pupuk bagi petani sebesar 9,6 juta ton, dan subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan.
“Kunci utama dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan adalah penyaluran bantuan yang efisien dan tepat target. Untuk itu pemerintah telah melakukan beberapa upaya prose penyaluran, penentuan target, dan pemutakhiran data masyarakat miskin dan rentan,” ungkap Bambang, seperti dikutip dari Republika.
‎
