Indonesia dan Modal Sejarah yang Tercampakkan

Saudaraku, ada bangsa yang miskin sumber daya, tetapi kaya ingatan. Ada pula bangsa yang kaya sejarah, tetapi hidup seolah tidak pernah belajar dari sejarahnya sendiri. Indonesia, sayangnya, terlalu sering menunjukkan gejala yang kedua.

Sebuah bangsa tidak hanya berdiri di atas kekuatan ekonomi, teknologi, atau militernya. Ada kekuatan lain yang sering tak terlihat, tetapi sangat menentukan: reputasi, kepercayaan, dan warisan sejarah. Dalam hubungan antarbangsa, itulah yang disebut sebagai historical capital—modal sejarah yang membuat sebuah negara memiliki daya pengaruh jauh melampaui ukuran materialnya.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah yang luar biasa besar. Namun, modal itu sering tidak dirawat dengan kesadaran yang memadai.

Indonesia pernah memiliki rekam jejak historis terhormat sebagai suara utama bangsa-bangsa yang baru merdeka dan sebagai penggerak kesadaran tentang lahirnya dunia baru. Indonesia tampil sebagai pelopor dekolonisasi, tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang menyatukan bangsa-bangsa yang pernah tertindas, penggagas Gerakan Non-Blok yang menawarkan jalan di luar polarisasi kekuatan besar dunia, serta pengukuh kedaulatan maritim melalui Deklarasi Djuanda yang kemudian berkontribusi pada perkembangan hukum laut internasional.

Warisan itu adalah modal besar. Namun sejarah tidak pernah bekerja secara otomatis. Ia hanya menjadi kekuatan apabila dirawat dengan kesadaran, diterjemahkan menjadi diplomasi yang cerdas, dan diwujudkan melalui tindakan yang tepat pada momentum yang menentukan. Ironisnya, Indonesia justru kerap gagal mengubah kekayaan sejarah tersebut menjadi daya pengaruh. Bukan karena negeri ini kekurangan pengalaman dan reputasi, melainkan karena sering abai dalam merawat hubungan-hubungan yang dibangun oleh sejarah itu sendiri.

Ketika Nelson Mandela wafat, dunia memberikan penghormatan luar biasa. Para pemimpin negara datang bukan hanya untuk melepas kepergian seorang tokoh besar, tetapi untuk menghormati perjuangan panjang melawan apartheid dan kolonialisme. Indonesia—yang memiliki hubungan moral dan historis yang sangat kuat dengan perjuangan Afrika Selatan—hanya mengutus pejabat setingkat menteri.

Masalahnya bukan semata tingkat kehadiran sebuah delegasi. Dalam diplomasi, simbol adalah pesan. Kehadiran seorang kepala negara atau kepala pemerintahan menunjukkan bagaimana sebuah bangsa memahami arti sebuah hubungan dan menghargai sebuah perjalanan sejarah.

Sebab hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan bukanlah hubungan biasa. Ia dibangun oleh jejak panjang solidaritas, perjuangan melawan kolonialisme, dan keyakinan bahwa bangsa-bangsa yang pernah mengalami penindasan memiliki hak untuk berdiri sejajar dalam percaturan dunia.

Jauh sebelum dunia mengenal Nelson Mandela dan perjuangan anti-apartheid, jejak Nusantara telah hadir di Afrika Selatan melalui Syekh Yusuf al-Makassari, ulama dan pejuang asal Makassar yang dibuang oleh kolonial Belanda pada abad ke-17. Di tanah Afrika Selatan, ia dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan menjadi bagian dari sejarah masyarakat setempat. Jejak Syekh Yusuf menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Afrika Selatan memiliki akar sejarah yang jauh lebih tua daripada hubungan diplomatik modern.

Berabad-abad kemudian, hubungan sejarah itu menemukan bentuk politiknya melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Afrika Selatan yang saat itu masih berada di bawah rezim apartheid memang tidak hadir sebagai negara peserta, tetapi perjuangan rakyat Afrika Selatan hadir melalui perwakilan African National Congress (ANC), organisasi yang kemudian menjadi kendaraan utama perjuangan Nelson Mandela.

Bandung memberikan legitimasi moral bagi perjuangan melawan kolonialisme, rasisme, dan penindasan. Semangat Bandung kemudian menjadi salah satu sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan.

Indonesia termasuk negara yang konsisten menentang apartheid. Sikap tersebut bukan sekadar pilihan politik luar negeri, tetapi bagian dari identitas Indonesia sebagai bangsa yang lahir dari pengalaman kolonialisme.

Karena itu, penghormatan kepada Mandela seharusnya memiliki arti khusus bagi Indonesia. Yang dihormati bukan hanya seorang pemimpin besar Afrika Selatan, tetapi juga sejarah panjang solidaritas yang ikut membentuk reputasi Indonesia di dunia.

Pengabaian Modal Historis dalam Relasi dengan Iran

Gejala serupa kembali terlihat ketika dunia memberikan penghormatan menjelang prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Banyak negara mengirim kepala pemerintahan atau utusan tingkat tinggi. Indonesia pada awalnya hanya berencana mengirim duta besar, lalu kemudian secara terlambat memutuskan mengirim pejabat setingkat menteri.

Masalahnya bukan semata siapa yang hadir. Masalahnya adalah apakah Indonesia masih memahami nilai strategis dari hubungan-hubungan yang dibangun oleh sejarah.

Sebab Indonesia dan Iran memiliki pertalian historis yang erat dan panjang.

Hubungan keduanya tidak pernah sekadar hubungan bilateral biasa. Iran merupakan salah satu negara yang hadir dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, sebuah forum yang menjadi tonggak kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam menentang kolonialisme serta memperjuangkan kedaulatan.

Indonesia dan Iran juga sama-sama menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak organisasi tersebut berdiri pada 1969. Dalam perkembangannya, Iran turut aktif dalam Gerakan Non-Blok setelah Revolusi Iran 1979.

Pertalian sejarah itu menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Iran dibangun bukan hanya oleh kepentingan praktis sesaat, tetapi oleh pengalaman sejarah yang mempertemukan bangsa-bangsa yang memiliki semangat kedaulatan dan keinginan untuk berdiri sejajar dalam tata dunia internasional.

Bagi Indonesia, hubungan dengan Iran juga memiliki arti strategis. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim Sunni terbesar di dunia, sementara Iran merupakan negara dengan populasi Muslim Syiah terbesar di dunia sekaligus pusat utama peradaban Syiah global. Karena itu, hubungan yang baik antara Indonesia dan Iran memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar hubungan bilateral. Hal itu dapat menjadi salah satu jembatan penting untuk membangun dialog, saling pengertian, dan harmoni di tengah keberagaman dunia Islam—sebuah kontribusi yang pada akhirnya bisa berdampak penting bagi upaya menciptakan perdamaian dunia.

Jika Indonesia ingin memainkan peran lebih besar dalam dunia Islam, Iran merupakan salah satu simpul penting yang tidak dapat diabaikan.

Selama ini dunia Islam sering diasosiasikan dengan dunia Arab. Namun realitas demografis menunjukkan bahwa kekuatan populasi Muslim terbesar dunia saat ini justru berada di luar kawasan tersebut—di negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, dan Turki. Banyak dari negara-negara tersebut memiliki sejarah keterhubungan dengan kebangkitan Asia-Afrika dan perjuangan negara-negara berkembang.

Di sinilah peluang Indonesia berada: menjadi jembatan antara Asia dan Afrika, antara dunia Islam dan dunia berkembang, serta antara kepentingan regional dan tata dunia global.

Indonesia pernah membuktikan sendiri nilai dari modal sejarah tersebut.Ketika hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) mengenai Papua dibahas dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1969, Indonesia menghadapi tantangan diplomatik yang tidak ringan.

Delegasi Ghana mengusulkan agar pembahasan ditunda hingga 1975 agar rakyat Papua diberi kesempatan kembali menyatakan pendapat. Mereka mempersoalkan mekanisme musyawarah dalam Pepera dan mengkhawatirkan mekanisme tersebut dapat menjadi preseden yang digunakan oleh rezim apartheid. Dalam forum itu, tampil suara dari negara-negara yang memahami perjalanan sejarah Indonesia.

Delegasi Aljazair, M’hammed Yazid—tokoh Front de Libération Nationale (FLN) dan salah seorang diplomat utama perjuangan kemerdekaan Aljazair—mengingatkan bahwa semangat Bandung adalah semangat pembebasan bangsa-bangsa dari kolonialisme, penindasan dan perlawanan terhadap apartheid. Mengasosiasikan Indonesia dengan apartheid berarti mengabaikan sejarah panjang perjuangan Asia-Afrika.

Pernyataan Yazid mendapat dukungan dari negara-negara yang terhubung dengan Indonesia melalui semangat Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok.

Hasilnya sangat menentukan: 84 negara mendukung pencatatan hasil Pepera, 30 negara memilih abstain, dan tidak satu pun negara memberikan suara menolak.

Indonesia memperoleh kemenangan diplomatik bukan hanya karena argumentasi hukum, tetapi juga karena memiliki tabungan kepercayaan yang dibangun melalui sejarah. Itulah historical capital.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki sejarah panjang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memahami arti sejarahnya dan mengubahnya menjadi kekuatan.

Indonesia tidak kekurangan modal sejarah. Yang sering kurang adalah kesadaran untuk merawatnya.

Dunia pernah mengenal Indonesia sebagai suara penting dari bangsa-bangsa yang baru merdeka. Indonesia pernah menjadi tempat lahirnya gagasan besar tentang kesetaraan, solidaritas, dan kedaulatan bangsa-bangsa.

Namun reputasi tidak diwariskan secara otomatis. Ia harus terus dibangun melalui tindakan nyata. Setiap momentum diplomasi adalah kesempatan untuk menunjukkan apakah sebuah negara masih memahami tempatnya dalam sejarah.

Pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa diplomasi bukan hanya tentang perhitungan jangka pendek, angka perdagangan, atau pertemuan formal. Diplomasi juga tentang ingatan. Tentang siapa yang pernah berdiri bersama kita ketika kita membutuhkan dukungan. Tentang siapa yang memiliki hubungan sejarah dengan perjalanan bangsa kita.

Bangsa-bangsa lain menjaga simbol dan sejarah mereka karena mereka memahami bahwa keduanya adalah sumber pengaruh. Mereka tahu bahwa sebuah kehadiran dapat menyampaikan pesan yang tidak bisa digantikan oleh dokumen diplomatik mana pun.