JAKARTA – (KBKNEWS) – 4/8 SEBANYAK 62 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berasarkan survei Tempo Data Science yang digelar 31 Juli–11 Agustus 2026.
Peneliti dan Konsultan Komunikasi Politik Pusat Polling Indonesia Luqmanul Hakim seperti dilansir Kompas.com (4/8) menyebutkan, yang membuatnya layak dicermati adalah kecepatan jatuhnya yakni dari 75 persen dalam seri survei yang sama pada Desember, 2025, turun ke 58 persen pada Maret 2026, lalu anjlok ke 37 persen empat bulan berikutnya.
“Dalam delapan bulan, 38 poin hilang. Ini bukan temuan satu lembaga survei saja. Alarm itu sebenarnya sudah dilontarkan sejak Mei 2026. Survei Puspoll Indonesia pada 18–26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 64,8 persen, turun dari 67,7 persen pada Agustus 2025.
Sementara itu, keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah lebih baik anjlok jauh lebih tajam, dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen.
Artinya, sebelum kepuasan jatuh lebih dalam, optimisme terhadap arah pemerintahan sudah lebih dulu retak.
Indopol kemudian mencatat kepuasan 59,75 persen dalam survei 26 Mei–1 Juni 2026, dengan 40,25 persen responden menyatakan tidak puas.
Beberapa minggu berselang, SMRC menemukan kepuasan hanya 51,1 persen pada Juli—turun dari 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada Februari-Maret.
Empat Survei
Beberapa minggu berselang, SMRC menemukan kepuasan hanya 51,1 persen pada Juli—turun dari 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada Februari-Maret. Ketidakpuasan dalam seri SMRC naik menjadi 46,9 persen.
Empat angka survei dari 64,8 persen Puspoll Indonesia, 59,75 persen Indopol, 51,1 persen SMRC, 37 persen Tempo, memang tidak bisa diperlakukan sebagai satu seri statistik yang identik.
Perbedaan metode, periode lapangan, dan ukuran sampel harus diperhitungkan, namun, dalam membaca opini publik, yang lebih penting dari kesamaan angka adalah kesamaan arah.
Dari kepuasan yang sebelumnya bertengger di atas 70 persen, pemerintahan Prabowo kini berpijak di kisaran 30-50 persen. Ini bukan lagi soal populer atau tidak populer. Ini sudah menyentuh legitimasi berbasis kinerja.
Legitimasi memang tidak berhenti begitu seseorang menang pemilu. Kemenangan memberi mandat, tapi kinerja yang menjaganya tetap hidup.
Di masa awal, publik biasanya royal memberi toleransi—pemerintah mendapat manfaat dari keraguan. Setelah hampir dua tahun berjalan, jatah itu mulai habis.
Publik berhenti menilai janji dan mulai menilai hasil. Dan di titik inilah pemerintahan Prabowo tersandung: aktivitasnya terlihat padat, tapi kepuasan terhadap hasilnya justru merosot.
Alasannya cukup jelas, yaitu ekonomi. Survei SMRC mencatat hanya 15,7 persen responden menilai kondisi ekonomi baik, sementara hampir separuh menyebutnya buruk.
Ekonomi memburuk
Tempo menemukan 68 persen responden menilai ekonomi memburuk. Keluhannya klasik, tapi nyata—harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang seret, ketidakpastian pendapatan.
Pemerintah punya jawaban yang sudah disiapkan: 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Namun, banyaknya kebijakan tidak otomatis berarti banyaknya hasil.
Ukuran keberhasilan bagi masyarakat jauh lebih sederhana daripada daftar program: apakah harga lebih terkendali, kerja lebih tersedia, pendapatan lebih aman.
Selama jawabannya belum memuaskan, narasi tentang seberapa sibuk pemerintah bekerja akan selalu kalah melawan pengalaman sehari-hari.
Persoalan berikutnya ada di dalam mesin pemerintahan sendiri. Kabinet Merah Putih dibangun dengan 49 kementerian plus jajaran badan dan lembaga pendukung. Struktur besar sebenarnya wajar—pemerintahan modern butuh spesialisasi.
Masalahnya muncul ketika spesialisasi itu tidak dibarengi koordinasi. Semakin banyak lembaga yang menangani satu isu, semakin besar peluang tumpang tindih kewenangan, keputusan yang lambat, dan akuntabilitas yang kabur.
Kabinet besar semestinya memperbesar kapasitas eksekusi, bukan justru memperbesar ongkos koordinasi.
Melebarnya span of control
Dalam Kajian Ilmu administrasi negara sebenarnya sudah punya istilah untuk gejala ini, namanya rentang kendali atau span of control. Intinya ada batas jumlah yang bisa diawasi secara efektif oleh pemimpin.
Semakin banyak kementerian, semakin encer perhatian. Dan itu baru satu masalah. Ada lagi yang disebut problem of many hands, istilah dari Dennis Thompson, yang pada dasarnya menjelaskan kenapa ketika banyak sekali pihak ikut ambil bagian dalam keputusan—mulai dari menteri, wakil menteri, staf khusus, sampai badan—maka begitu kebijakan itu gagal, hampir mustahil menunjuk satu jari ke satu orang.
Namun begitu berhasil, semua orang tiba-tiba merasa punya andil. Saat gagal, tanggung jawab menguap ke mana-mana. Dan ujungnya selalu sama: kembali ke Presiden. Itulah paradoks kabinet gemuk. Makin banyak pembantu, makin berat justru yang dipikul sendirian.
Ketimpangan visibilitas di dalam kabinet memperkuat kesan semacam itu. Hanya segelintir menteri yang konsisten muncul dalam agenda strategis, diajak berkoordinasi intensif, dan menjadi wajah pemerintah untuk isu-isu besar.
Sebagian lain nyaris tak terlihat kontribusinya dalam keputusan strategis. Ini bukan cuma soal pencitraan. Ini pertanyaan tentang bagaimana rantai komando bekerja—apakah kabinet ini benar-benar satu mesin, atau kumpulan institusi yang berjalan dengan agenda masing-masing.
Persoalan koordinasi ini kemudian berbenturan dengan persoalan komunikasi. Pemerintah membentuk Badan Komunikasi Pemerintah untuk memperkuat suara nasional.
Namun, masalah komunikasi hari ini bukan kekurangan suara—justru kebanyakan suara yang tidak diorkestrasi. Ketika kementerian, kementerian koordinator, dan badan-badan menyampaikan pesan sendiri-sendiri tanpa arsitektur yang jelas, publik menerima banyak informasi, tapi tidak banyak kejelasan.
Pemerintah jadi terlihat ramai, belum tentu terlihat solid. Padahal, komunikasi yang baik mengikuti hasil, bukan mencoba menggantikannya.
Semua ini akhirnya berujung pada konsekuensi politik. Survei SMRC Juli 2026 memperlihatkan elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi-terbuka turun ke 14,5 persen, sementara Dedi Mulyadi melompat ke 35 persen—berbalik dari posisi November 2025 ketika Prabowo masih di 34,9 persen dan Dedi di 19,7 persen.
Tempo Data Science menunjukkan jarak yang lebih lebar lagi. Dalam pertanyaan terbuka soal capres, Dedi memperoleh 41 persen berbanding 15 persen untuk Prabowo.
Angka ini jelas bukan ramalan Pilpres 2029—pemilu masih jauh, koalisi belum terbentuk, preferensi publik masih cair.
Namun, secara politik ia menunjukkan satu hal: ruang yang ditinggalkan oleh menurunnya kepercayaan pada pemerintah sedang diisi oleh figur lain.
Yang menarik, publik belum sepenuhnya putus asa. Survei Tempo mencatat 52 persen masyarakat masih menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar, berbanding 41 persen yang menilai sebaliknya.
Artinya yang tergerus bukan harapan terhadap negara, melainkan kepercayaan pada cara pemerintah mengelolanya. Bagi Presiden Prabowo, ini semestinya dipakai untuk berbenah, bukan alasan untuk menampik.
Tidak produktif, pertanyakan angka survei
Respons yang paling tidak produktif adalah mempertanyakan angka survei atau menegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk survei.
Secara prinsip, itu benar—presiden memang tidak boleh memerintah demi popularitas semata. Namun, survei bukan sekadar angka; ia early warning system.
Ketika empat lembaga berbeda menunjukkan arah penurunan yang sama, dan penurunan itu mulai diikuti pergeseran elektabilitas, sinyalnya sudah jelas: persoalan ini telah bergerak dari sekadar persepsi menuju konsekuensi politik nyata.
Yang dibutuhkan bukan lebih banyak program, melainkan pemerintahan yang lebih efektif, koordinasi yang lebih jernih, tanggung jawab yang lebih terukur, dan hasil yang bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Kehilangan Angka-angka survei itu bukan vonis atas masa depan politik Prabowo. Namun, ia membentuk pola yang sulit diabaikan begitu saja.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kepercayaan publik sedang menurun, tetapi seberapa cepat pemerintah bisa mengubah kinerja, sebelum ketidakpuasan hari ini membentuk pilihan politik di 2029. (Luqmanul Hakim, Pusat Polling Indonesia/Kompas.com/ns)
