JAKARTA, KBKNEWS.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan menindaklanjuti dan mengonfirmasi langsung kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait laporan kematian penyintas gempa bumi selama berada di pengungsian.
Hal tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Ia mengatakan akan mengecek lokasi serta penyebab kematian para pengungsi sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Saya akan cross-check dulu kepada pemerintah daerah, di mana saja dan penyebabnya apa. Daripada saya ngarang-ngarang jawabannya, ini sebagai masukan. Saya akan tanya Gubernurnya,” kata Tito.
Kemendagri juga akan memantau peran pemerintah daerah dalam merawat para pengungsi. Sementara itu, koordinasi penanganan darurat di lapangan secara struktural berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing dari tujuh kabupaten/kota terdampak serta Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT.
Tito meminta kepala daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dan penanganan dasar di lokasi pengungsian.
“Kalau ada hal karena kurang treatment atau yang kurang layak, ya ini jadi bagian evaluasi. Saya pasti akan menyampaikan kepada Pemda-nya untuk memanfaatkan anggaran yang ada,” tegas Tito.
Hingga akhir September 2026, sebanyak 108 penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, NTT, dilaporkan meninggal dunia di pengungsian maupun posko akibat dampak tidak langsung pascagempa.
Kabupaten Manggarai mencatat angka tertinggi dengan 44 kematian, disusul Manggarai Timur sebanyak 33 orang dan Nagekeo 20 orang.
BNPB menyebut korban di antaranya meninggal secara tidak langsung setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Sebagian besar korban merupakan kelompok lanjut usia dan anak-anak.
Pemerintah daerah melaporkan sejumlah korban mengalami penyakit saluran pernapasan, termasuk pneumonia, serta diare yang berkaitan dengan cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan pengungsian yang berdebu serta memiliki sanitasi kurang memadai.





