JAKARTA, KBKNEWS.id – Ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden kembali dipersoalkan melalui gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan tersebut menguji Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan bagi kandidat presiden dan wakil presiden. Pemohon meminta ketentuan itu dihapus karena menilai ijazah formal bukan ukuran mutlak kemampuan seseorang memimpin negara.
Gugatan dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 tersebut didaftarkan pada Kamis (12/11/2026). Jovi Andrea Bachtiar tercatat sebagai pemohon dengan kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Dalam permohonannya, pemohon berpendapat kemampuan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh jenjang pendidikan formal. Pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat juga dinilai dapat membentuk kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Pemohon juga menilai kewajiban ijazah SMA berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Selain itu, persyaratan administratif pendidikan dinilai dapat memicu polemik berkepanjangan, terutama ketika keabsahan ijazah menjadi persoalan politik. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas nasional dan konsentrasi
