JAKARTA – (KBKNEWS) 1/11- PEMIMPIN partai oposisi Israel Yashar, Gadi Eisenkot, mengatakan akan berusaha membentuk pemerintahan baru dan menghindari pemilihan ulang menyusul tak ada blok peraih suara mayoritas di pemilu pekan lalu.
Eisenkot seperti dikutip CNNI (1/11) menguraikan syarat dan prioritas koalisinya usai bertemu politikus yang juga oposisi Yair Lapid, Sabtu (31/10).
Syarat itu di antaranya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel mencakup wajib militer, dinas nasional bagi seluruh warga; dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
“Berdasarkan prinsip-prinsip ini, saya bermaksud membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional,” kata dia seperti diberitakan Anadolu Agency.
Eisenkot lalu berujar, “Pintu masuk menuju pemerintahan yang kita bentuk akan terbuka bagi setiap pejabat terpilih yang menerima prinsip ini dan siap menjalankan tugasnya.”
Dia juga berjanji bakal berkoordinasi dengan parpol lain untuk memperluas kerja sama agar pemilihan ulang bisa dicegah.
Dalam kesempatan tersebut, Eisenkot juga menyampaikan program prioritas jika nanti memimpin Israel.
Program tersebut yakni pembentukan komisi penyelidikan terkait serangan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, pemberlakuan wamil bagi seluruh warga negara, penambahan jumlah personel militer, serta kenaikan  tunjangan dan penghargaan bagi mereka yang bertugas.
Selain itu, dia juga bersumpah bakal mencabut undang-undang terkait perombakan peradilan.
“Jangan biarkan siapapun menyesatkan Anda. Di Israel, Knesset [parlemen[ yang memberi suara kepercayaan ke pemerintah, bukan sebaliknya,” ungkap Eisenkot.
Operasi militer terbatas ke Iran
Mengenai operasi militer Israel terhadap Iran, Eisenkot mengatakan selama belum berkuasa dukungannya ke pasukan pertahanan akan terbatas.
“Sampai pemerintahan baru terbentuk, saya hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tidak dapat menunggu sampai pemerintahan dilantik,” kata dia.
Pernyataan Eisenkot muncul setelah Komite Pemilu Pusat Israel selesai menghitung surat suara. Hasilnya tak ada blok yang meraih suara mayoritas di parlemen baik Eisenkot (48 kursi) maupun blok PM Â petahana Benjamin Netanyahu (53 kursi).
Partai Likud pimpinan Netanyahu meraih 27 kursi, sedangkan blok (kubu) partai pendukungnya yakni Partai Ultra Yahudi Ortodoks Shas, United Torah Yudaism, Otzma Yahudit dan Religious Zionism memperoleh 26 kursi.
Jadi total blok Netanyahu meraih 53 kursi dari 120 kursi di parlemen atau di bawah minimal 61 kursi untuk membentuk kabinet (pemeritahan baru).
Sebaliknya Eisenkot meraih 48 kursi, sementara partai-partai etnis Arab meraup 19 kursi sehingga  disebut-sebut menjadi kunci bagi mereka yang ingin membentuk pemerintahan. (CNNI/ns)
